Sukses

KPK Tolak Saran Pemerintah Tunda Penetapan Tersangka Peserta Pilkada

KPK justru mengusulkan pemerintah mengeluarkan Perppu untuk mengatasi masalah akibat calon kepala daerah yang terjerat korupsi.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan tak akan mengikuti saran pemerintah untuk menunda penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah di Pilkada 2018.

Ia menyarankan, pemerintah sebaiknya menyiapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pergantian calon kepala daerah yang terindikasi terlibat tindak pidana korupsi.

"Daripada harus menghentikan proses hukum yang sudah memiliki bukti cukup pada peristiwa pidananya," ujar Saut saat dikonfirmasi, Selasa (13/3/2018).

Ia menyatakan tetap akan mengumumkan penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah dalam waktu dekat. Apalagi, kecukupan alat bukti sudah dikantongi KPK untuk menjerat para calon kepala daerah.

Apalagi, indeks persepsi korupsi (IPK) di Tanah Air terbilang diam di tempat. Indonesia memiliki IPK 37 dari nilai tertinggi 100.

"Yang begitu tak baik buat angka indeks persepsi korupsi Indonesia yang saat ini masih jalan di tempat," kata Saut.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Diumumkan Pekan Ini

Ketua KPK Agus Rahardjo sempat menyatakan akan segera mengumumkan calon kepala daerah terjerat tindak pidana korupsi. Menurut Agus, pimpinan KPK hanya tinggal menunggu surat perintah penyidikan keluar dan ditandatangani.

"Minggu ini (akan diumumkan). Oleh karena itu harapan kita, beberapa orang, beberapa orang yang akan ditersangkakan itu insyaallah kita umumkan," kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.