Respons KPU soal KPK Akan Tetapkan Peserta Pilkada 2018 Tersangka

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, mengungkapkan ada kekhawatiran bercampurnya persoalan politik dan hukum dalam penyelenggaraan Pilkada 2018. Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat bersama Menko Polhukam Wiranto, Kejaksaan Agung, Bawaslu, DKPP, dll.

Kerisauan tersebut muncul menyusul pernyataan pimpinan KPK yang akan mengumumkan penetapan tersangka pada calon kepala daerah yang sedang mengikuti Pilkada 2018.

"Cuma berkembang dalam diskusi, ada kekhawatiran kalau ada campuran persoalan hukum dan persoalan politik," kata Arief di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Namun, ia menegaskan tetap menghormati kewenangan KPK menetapkan tersangka pada terduga pelaku pidana korupsi. Di sisi lain, KPU menyadari penetapan tersangka korupsi pada kandidat kepala daerah bisa berdampak macam-macam.

Ia mencontohkan, publik kerap meminta pencalonan kandidat yang bersangkutan dibatalkan. Namun, KPU tidak bisa mencabut status calon dalam kepesertaan Pilkada.

"Didalam regulasi pemilu, meski ditetapkan menjadi tersangka, Pilkadanya akan tetap jalan terus," ucap Arief.