Ketua DPR: Di Mana Masalahnya Istana Terima PSI?

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV 2017-2018 — Ketua DPR Bambang Soesatyo berpidato dalam Rapat Paripurna ke-19 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3). Bambang berpidato dengan judul 'Kami Pelayan Rakyat'. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan, pertemuan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan tidak ada masalah. Pertemuan itu menuai pro dan kontra lantaran disebut membicarakan pilpres di sela jam kerja presiden.

"Emang masalahnya di mana Istana menerima PSI? memang kalau ngundang yang lain, enggak ngomongin itu?" ucap Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (5/3/2018).

Menurut politikus Partai Golkar itu, selama ini PSI bukanlah satu-satunya partai yang diterima di Istana Kepresidenan.

Dia menyebutkan, seperti partainya ataupun Partai Gerindra juga pernah diterima oleh Istana. Karena itu, ia tidak melihat adanya masalah ketika PSI diterima oleh Jokowi di dalam Istana.

"PDIP, Golkar, Gerindra (diterima di Istana), jadi nerima PSI masalah?" kata pria yang kerap disapa Bamsoet ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pendaftaran partai politik untuk Pemilu 2019 sudah dibuka, salah satu partai yang mendaftar adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.

2 dari 2 halaman

Klarifikasi PSI

PSI menyambangi Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan (Liputan6.com/ Hanz Jimenez Salim)

Ketua Umum DPP PSI, Grace Natalie, mengklarifikasi pertemuan jajaran pengurus partainya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara yang belakangan menuai pro dan kontra. Berembus isu, pertemuan itu membicarakan pilpres di sela jam kerja Presiden.

"Ada anggapan yang kurang tepat terkait pertemuan DPP PSI dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Kamis, 1 Maret 2018. Pertemuan itu adalah inisiatif DPP PSI yang meminta pertemuan dengan Presiden untuk membicarakan masalah kebangsaan dan negara," jelas Grace dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 3 Maret 2018.

Menurut Grace, Presiden Jokowi memenuhi permintaan itu karena peduli dengan pendidikan politik kaum muda. "Masalah kebangsaan dan negara yang menjadi concern kami terutama adalah masalah korupsi dan intoleransi," kata Grace.

"Karena korupsi dan intoleransi terus terjadi menjelang Hari H pemilu, maka pemilu kita terancam menjadi tak berkualitas," imbuh dia seperti dikutip Antara.

Terkait dukungan terhadap Jokowi pada Pilpres 2019, Grace menegaskan bahwa sejak awal PSI memang mendukung Presiden Jokowi. Namun, dia menegaskan PSI akan bekerja untuk memenangi Jokowi di periode kedua melalui pemilu berkualitas, bukan dengan menghalalkan segala cara.

"Presiden Jokowi tidak boleh diturunkan dengan cara tidak bermartabat, juga tak boleh menang dengan cara demikian," kata dia.