Mendagri Ajak 4 Plt Gubernur ke KPK Bahas Isu Korupsi

Mendagri Penuhi Undangan Pimpinan KPK — Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan) bersiap meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/2). Tjahjo mengaku kedatangannya memenuhi undangan pimpinan KPK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengajak pelaksana tugas (Plt) gubernur empat provinsi dan calon plt di empat provinsi berkunjung ke kantor KPK, Senin (26/2/2018). Pertemuan ini bermaksud agar keempat plt gubernur dan calon plt gubernur itu bisa bekerja sesuai dengan visi pencegahan korupsi yang digagas KPK.

"Tadi dapat arahan, masukan dari KPK, kami ingin membangun pemerintahan yang bersih," ujar Tjahjo usai pertemuan di Gedung Merah Putih KPK.

Keempat plt gubernur adalah Plt Gubernur Papua Sudarmo, Plt Gubernur Sulawesi Tenggara Saleh Lasata, Plt Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji, dan Plt Gubernur Lampung Didik Suprayitno.

Selain itu, empat calon plt gubernur merupakan wakil gubernur dari Provinsi Jateng, Maluku Utara, Maluku, dan Riau.

Beberapa daerah tersebut memerlukan plt gubernur lantaran gubernur sebelumnya terjerat kasus korupsi, seperti mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

Sementara untuk Provinsi Papua memerlukan plt gubernur lantaran Lukas Enembe sedang memasuki masa cuti untuk kembali maju dalam Pilgub Papua 2018.

"Yang Jambi kami belum bisa menyampaikan, masih menunggu keppres," ucap Tjahjo.

Tersangka kasus dugaan korupsi pelepasan aset Pertamina yang sempat buron, Gathot Harsono, menyerahkan diri ke Bareskrim Polri. Mantan Senior Vice President PT Pertamina (Persero) itu menjadi buruan polisi selama enam bulan.

2 dari 2 halaman

Area Rawan Korupsi

Dalam pertemuan itu, baik KPK maupun pihak Kemendagri membahas area rawan korupsi yang potensial terjadi di lingkungan kemendagri. Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, pemetaan area rawan korupsi yang dilakukan oleh Kemendagri sesuai dengan ranah kerja KPK.

"Yaitu satu, tentang belanja perjalanan dinas, dua penyusunan anggaran, pajak bumi retribusi penerimaan daerah," sebut Laode. Selain itu, pengadaan barang jasa, jual beli jabatan, belanja hibah hingga dana bansos turut masuk dalam area rawan korupsi. Laode juga menambahkan agar kualitas internal di daerah bisa ditingkatkan untuk mencegah upaya korupsi.

Dalam rangka memasuki tahun politik, para calon dan pelaksana tugas gubernur turut diharapkan mampu mensukseskan pemilu serentak dan mencegah praktik politik uang. "Oleh karena itu kami berharap bahwa para PLT ini bisa menjalankan hal ini," harap Laode.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Mendagri Tjahjo Kumolo
Korupsi Kepala Daerah