Sudding: Rotasi Fraksi Hanura Harus Tunggu PTUN

Partai Hanura menilai telah terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia selama 2013 urai Sarifuddin Sudding (Ketua Fraksi Partai Hanura). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Hanura Kubu Daryatmo, Syarifuddin Sudding, mengomentari rotasi Fraksi Hanura di DPR yang dilakukan Kubu Oesaman Sapta Odang (OSO). Dalam rotasi itu, loyalis kubu Daryatmo dipindah dari posisi strategis.

Menurut Sudding, pergantian tidak bisa dilakukan begitu saja. "Perubahan itu kan harus diumumkan di paripurna, tidak serta merta," ujar Sudding di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Pasca Putusan MK, Hanura Belum Tentukan Sikap Jadi Oposisi atau Pendukung Prabowo-Gibran
Hanura Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah se-Indonesia, Syaratnya Anti KKN

Partai Hanura kubu OSO melakukan pergantian pengurus fraksi di DPR pagi ini. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderalnya Herry Lotung Siregar.

Sudding mengatakan Hanura kubu Daryatmo tengah mengajukan gugatan ke Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN). SK Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan kubu OSO dipersoalkan.

Gugatan melalui PTUN teregistrasi dengan nomor perkara 24/G/2018, tertanggal 22 Januari 2018. Karena konflik di internal Hanura itulah, Sudding menilai pimpinan DPR tidak bisa mengeksekusi rotasi yang diusulkan Kubu OSO.

"Jadi surat perubahan pimpinan Fraksi dan AKD tidak bisa ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPR. Silahkan saja, tetapi karena Hanura sedang berkonflik dan kita sedang melakukan gugatan," katanya.

Sudding berharap pimpinan DPR bijak dan tidak langsung menyetujui pergantian fraksi Hanura.

"Kami masih husnuzhon kepada para pimpinan DPR bahwa dalam situasi konflik tentu menunggu proses inkracht atas gugatan yang sedang kami lakukan," terang dia.

2 dari 2 halaman