Eks Pimpinan KPK Usul Masyarakat Gelar Polling Capres Independen

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengusulkan agar kelompok masyarakat yang menggelar jajak pendapat atau polling secara mandiri untuk menyaring nama-nama bakal calon presiden.

"Polling itu harus dilakukan atas inisiatif masyarakat sipil, gabungan aliansi atau ormas secara mandiri," kata Busyro di Gelanggang Mahasiswa, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu, 21 Februari 2018.

Busyro menilai, selama ini konvensi yang dilakukan sejumlah partai politik untuk memunculkan calon presiden masih belum menerapkan prinsip kejujuran.

"Mana ada konvensi yang jujur, pada akhirnya itu hanya sebagai kembang-kembang di etalase demokrasi saja," kata Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM ini.

2 dari 2 halaman

Menjadi Alternatif

Ketua MK Lobi DPR, Busyro Cabut Gugatan Pansus KPK — Mantan Wakil Ketua KPK M Busyro Muqoddas (kanan) bersama sejumlah aktivis di gedung MK, Jakarta, Kamis (7/12). Mereka mengajukan permohonan mencabut gugatan pasal 79 ayat 3 UU MD3 tentang hak angket. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Polling dari masyarakat, menurut dia, akan menjadi alternatif yang mampu menekan dominasi politik uang untuk memengaruhi masyarakat setiap menjelang pemilu.

"Kalau menang karena 'nyogok' (politik uang) maka bukan pemimpin namanya, melainkan telah terjadi manipulasi terhadap hak rakyat untuk memeroleh pemimpin yang jujur," kata Busyro seperti dilansir dari Antara.

Menurut dia, polling bisa dilakukan oleh beragam elemen seperti organisasi wartawan, organisasi kegamaan, organisasi profesi, serta NGO.

"Media massa juga harus ikut membantu dengan menerapkan prinsip jurnalistik tanpa didominasi kepentingan politik pemilik modal," kata dia.

Kriteria calon wapres yang bakal dipilih oleh mayoritas masyarakat yakni tokoh muda yang berasal dari pelaku bisnis