Revisi UU MD3 Disahkan, DPR Jamin Tak Antikritik

Liputan6.com, Jakarta - DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD atau sering disebut UU MD3. Lahirnya revisi ini dianggap sebagai upaya para anggota legislatif memperkuat posisi diri mereka sendiri.

Namun demikian, anggapan tersebut dimentahkan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Pria yang biasa disapa Bamsoet itu menjamin masyarakat pengkritik kinerja DPR, termasuk pers tidak akan dipersoalkan di depan hukum atau dipenjarakan.

"Saya pertaruhkan jabatan saya kalau ada rakyat termasuk wartawan yang kritik DPR lalu dijebloskan ke penjara. Sebab, kritik bagi saya itu vitamin. Bagaimana kita tahu apa yang harus diperbaiki dari DPR kalau tidak ada kritik?" kata Bamsoet, Kamis (15/2/2018).

Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai penegasan Bamsoet tersebut membuktikan tudingan negatif terhadap DPR yang tak mau menerima kritikan adalah salah. Menurut dia, sejak menjabat sebagai ketua DPR, Bamsoet telah membuktikan diri berupaya menjadikan parlemen rumah rakyat.

Hal ini dibuktikan dengan terobosan Bamsoet terhadap aplikasi aduan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi pengaduan kepada para wakilnya di DPR.

"Aplikasi yang akan segera diluncurkan Ketua DPR ini sekaligus membuktikan bahwa DPR tidak antikritik. Dengan aplikasi tersebut memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi pengaduan kepada para wakilnya di DPR," kata Sahroni, Kamis (15/2/2018).