Sukses

Mendes Eko Kerahkan 39 Ribu Pendamping Desa Sukseskan Padat Karya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal terus berupaya mengawal dan menyosialisasikan padat karya tunai di seluruh desa. Bahkan Mendes Eko Putro Sandjojo meminta 39 ribu pendamping desa untuk aktif mengawal dan menyosialisasikan program padat karya tunai.

“Saya ingatkan lagi kepada para pendamping desa untuk aktif berkomunikasi dengan para kepala desa untuk menyukseskan program padat karya tunai,” ujar Mendes Eko di Makassar, dalam keterangannya, Kamis (15/2/2018).

Dia menjelaskan beberapa program prioritas di instansinya dilakukan dengan skema padat karya tunai. Saat ini, banyak kepala desa yang masih belum mengetahui bagaimana program padat karya tunai diimplementasikan di lapangan.

“Tugas pendamping desa adalah mendampingi kepala desa yang belum tahu, juga untuk menyosialisasikan dan memastikan program-progran utama agar jalan. Saat ini masih banyak yang belum bikin embung, bumdes,” ujar dia.

Dia mengatakan ada beberapa prinsip pelaksanaan padat karya tunai yang harus disampaikan pendamping kepada pemerintah dan warga desa. Prisip itu di antaranya bahwa dana desa wajib dikelola secara swakelola dan tidak dikontraktualkan lagi.

Langkah ini untuk menjamin agar kemanfaatan anggaran proyek baik dalam bentuk upah, dana pembelian bahan material, hingga penyerapan tenaga kerja bisa dirasakan langsung oleh warga desa.

"Kalau dengan kontraktor, uangnya akan diterima kontraktor, mungkin pekerjanya dari orang-orang mereka, maka perputaran uang di desa tidak akan terjadi," tegas dia.

Eko menegaskan akan terus mengevaluasi kinerja para pendamping desa. Peran mereka harus benar-benar memberikan manfaat bagi percepatan pembangunan di perdesaan.

"Akan kami review, apakah efektif atau belum. Rp 1,9 Triliun dana untuk pendamping desa. Ada sekitar 39.000 total pendamping desa di Indonesia. Banyak kasus baru program baru, jadi bantu sosialisasi," pungkas Mendes Eko.

 

1 dari 2 halaman

Pantau Pembangunan Jalan

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid meninjau langsung penggunaan jalan tani di Desa Borong Palala yang rencananya akan dikunjungi Presiden Joko Widodo.

"Prinsipnya, kami meninjau lokasi dan pembangunan jalan usaha tani dengan skema padat karya, ingin memastikan betul bahwa pembangunannya dilakukan secara padat karya. Masyarakat saat ini diberikan wewenang untuk menentukan pembangunan di desanya," ujar dia.

Jalan tani sepanjang 200x2 meter ini dialokasikan dari anggaran dana desa tahun 2018 sebesar Rp 117 juta. Selain itu, jalan ini merupakan bantuan warga yang merelakan sebagian tanah sawahnya.

Jalan tani dengan skema padat karya ini melibatkan 100 lebih pekerja miskin dan pengangguran di desa. Dengan upah untuk tukang sekitar Rp 122 ribu dan upah pekerja Rp 102 ribu.

Ia berharap, pembangunan jalan tani tersebut memberi dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Kasimah, salah satu warga sekaligus petani yang merasakan betul manfaat jalan tani yang dibangun dari dana desa tersebut. Jalan ini diakui dapat memudahkan untuk mengangkut hasil panen.

"Yang dulunya harus jalan kaki atau menggunakan kuda saat mengangkat hasil panen, selain itu membutuhkan waktu yang lebih lama, sekarang setelah ada jalan tani kami bisa mengangkut hasil panen dengan kendaraan bermotor dan lebih cepat," kata Kasimah.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Artikel Selanjutnya
Spesial Imlek, Ada Diskon Menarik dari Pengembang Perumahan
Artikel Selanjutnya
4 Pembangkit Listrik Tenaga Angin Beroperasi Tahun ini