JK Sebut Presiden Lambang Negara Tidak Boleh Dihina

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menegaskan, presiden merupakan lambang negara, sehingga tidak boleh ada yang menghina.

Pernyataan JK ini menyusul pembahasan Pasal Penghinaan Presiden, yang tengah dibahas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Presiden juga lambang negara, kalau Anda menghina lambang negara kan berarti secara keseluruhan orang bisa masalah. Itu jangan dibandingkan di Thailand. Menghina anjingnya raja Anda bisa dihukum. Kita tidak kan," ucap JK di kantornya, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

"Anda kritik habis-habisan presiden, wapres tidak ada soal. Cuma jangan menghina," JK melanjutkan.

Menurut JK, menghina dan mengkritik itu beda. Parameternnya pun mudah dicari.

"Kalau kritik ada dasarnya, kalau hina tidak ada dasarnya," ungkap JK.

Dia menyebut, Pasal Penghinaan Presiden bukan pasal karet. Karena menghina itu kan berbeda dengan kritik.

"Jadi kalau mau kritik-kritik saja. Tapi ada bukti, ada dasarnya. Yang menghina tidak ada dasarnya. Katakanlah oh Presiden itu PKI, dasarnya apa. Karena itu Anda (misal), kalau saya katakan Anda PKI, Anda bisa tuntut saya kan. Apalagi presiden. Contohnya itu," jelas JK.