Polri: MoU dengan TNI Hanya Memperbarui, Isinya Sama Saja

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Muhammad Iqbal menegaskan, nota kesepahaman atau MoU TNI dan Polri hanya bersifat pembaruan dari MoU yang sudah ada dan akan habis pada 2018 ini.

"MoU itu hanya memperbarui MoU yang sudah selesai, isinya sama saja," tegas Iqbal di Mabes Polri, Selasa (6/2/2018).

Nota kesepahaman antara TNI dan Polri yang baru ditandatangani Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu menuai kritik lantaran salah satu poin yang membahas soal perbantuan TNI kepada Polri dalam menangani unjuk rasa dan kekerasan sosial.

Poin tersebut dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan mencederai semangat reformasi. Bahkan beberapa pihak menilai TNI dan Polri hendak mengembalikan suasana orde baru yang serba otoriter.

Namun, Iqbal menampik tuduhan tersebut. Menurutnya selama ini TNI dan Polri selalu bekerja sama mengawal aksi unjuk rasa.

"Dari dulu juga kita meminta bantuan kepada TNI. Coba lihat unjuk rasa di istana, di Monas, di mana-mana gitu ya kita minta bantuan. Tidak ada kan Polri sendiri," jelas Iqbal.

Apalagi ketika ancaman dan ekskalasinya meningkat, Polri jelas membutuhkan bantuan TNI. Semua ketentuan yang membahas keterlibatan TNI itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. "Undang-undang itu mengamanatkan itu, baik Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia," imbuh Iqbal.

Iqbal tak lupa menyebutkan beberapa contoh nyata kerja sama TNI dan Polri seperti pada penanganan konflik Poso dan pembebasan sandera di Papua. "Pilkada 5 tahun yang lalu juga begitu," papar Iqbal.

Iqbal menilai Tentara Nasional Indonesia merupakan partner yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas NKRI.