Jerat Zumi Zola, KPK Singgung soal Risiko Dinasti Politik

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi sejumlah proyek. KPK pun menilai ada risiko-risiko jika memilih pemimpin yang berasal dari dinasti politik.

Seperti diketahui, ayah Zumi Zola, Zulkifli Nurdin merupakan Gubernur Jambi periode 1999-2004 dan 2005-2010. Adik Zumi Zola, Zumi Laza juga terpilih sebagai Ketua DPD PAN Kota Jambi secara aklamasi, Rabu 24 Februari 2016.

"Ada beberapa kasus korupsi terkait yang pelakunya kalau kita lihat secara sosiologis itu ada fenomena dinasti politik di sana. Namun, kami menilai ada risiko-risiko yang patut diperhatikan terkait dengan hal itu," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (5/2/2018).

Febri mengatakan, KPK telah melakukan sejumlah upaya pencegahan korupsi kepada setiap kepala daerah. Menurut dia, ada lima program pencegahan korupsi.

"Sekitar 5 paket pencegahan yang kita lakukan di sejumlah daerah melalui koordinasi dan supervisi pengadaan barang dan jasa, ada e-budgeting, e-planning, peningkatan penghasilan pegawai negeri dan juga perbaikan-perbaikan," jelas Febri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Zumi Zola dan Plt Kadis PUPR Arfan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji sejumlah proyek.

Dalam kasus tersebut, Zumi Zola dan Arfan diduga menerima gratifikasi Rp 6 miliar dari beberapa kontraktor. Uang itu disinyalir yang diberikan sebagai 'uang ketok' kepada anggota DPRD Jambi.