Alasan KPK Belum Periksa Puan Maharani Jadi Saksi Kasus E-KTP

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah melindungi Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan Puan Maharani dalam kasus megakorupsi e-KTP. Pasalnya, Puan belum pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut.

Saat proyek e-KTP bergulir, Puan menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP, yang merupakan partai terbesar ketiga di DPR RI kala itu. Dalam sidang kasus dugaan korupsi e-KTP, PDIP disebut sebagai salah satu dari tiga partai yang turut diperkaya oleh proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. ‎‎

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memastikan pihaknya terhadap Puan akan dilakukan jika ditemukan indikasi perannya dalam kasus tersebut.

"Kami memeriksa sesuai perkembangan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi e-KTP. Jadi untuk sementara ini, yang kami periksa itu adalah pihak-pihak yang dekat dengan orang yng telah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Syarief.

Syareif menuturkan, pihaknya tidak akan pilih kasih dalam mengusut suatu perkara. Bila belum dimintai keterangan saat ini, kata dia, bukan berarti dianggap tak penting atau dilindungi dalam kasus ini.

Dia menekankan, lembaganya akan terus mengembangkan kasus proyek yang bernilai Rp 5,9 triliun tersebut. Pemeriksaan setiap saksi, lanjut Syareif akan dilakukan jika dianggap relevan untuk pembuktian, termasuk Puan bila nantinya dianggap dibutuhkan keterangannya.‎

"Jadi tidak ada pilih-pilih. Tebang pilih partai politik, dalam proses penyidikan kasus e-KTP yang dilakukan KPK," tegasnya. ‎

Sejak awal pengusutan korupsi e-KTP, KPK telah meminta keterangan terhadap mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, serta Jafar Hafsah. Namun, penyidik belum pernahmeminta keterangan dari mantan Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani.