Tekan Wabah Penyakit, Asmat Akan Jadi Kabupaten Layak Anak

Miris, Begini Kondisi Anak-Anak Asmat yang Dilanda Gizi Buruk dan Wabah Campak — Komandan satuan tugas medis angkatan darat Indonesia Asep Setia Gunawan (kanan) mengunjungi sebuah klinik lokal di desa Ayam, distrik Asmat, di provinsi Papua Barat (26/1). (AFP/Bay Ismoyo)

Liputan6.com, Jakarta - Penyakit cacar dan gizi buruk yang menimpa anak-anak di Kabupaten Asmat, Papua, membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat keputusan untuk menekan wabah penyakit tersebut. Jokowi menginginkan agar ada relokasi dilakukan agar KLB ini tidak tersebar.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menanggapi hal tersebut. Ia menilai, rencana Jokowi sangat baik untuk segera dilakukan.

"Rencana Pak Presiden untuk relokasi, saya sebagai seorang akademisi itu memang ide yang sangat baik," ujar Yohana di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Konkretnya, pemerintah akan menjadikan Kabupaten Asmat, Papua menjadi kabupaten yang ramah anak.

"Jadi Kabupaten Asmat menuju Kabupaten Layak Anak, di mana ada 24 indikator di dalamnya," jelas Yohana.

Dia menjelaskan, 24 indikator Kabupaten Layak Anak tersebut di antaranya soal gizi, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, dan setiap anak harus memiliki akte kelahiran.

"Jadi indikatornya itu sudah ada sesuai dengan kalau kita lihat substansi keadaan yang ada di Kabupaten Asmat," ucap Yohana.

Mengingat saat ini di Asmat sedang dalam kondisi KLB campak dan gizi buruk, apabila Kabupaten Asmat menjadi kabupaten yang ramah anak, maka KLB perlahan akan bisa berkurang.

"Kalau bupatinya bisa menjalankan 24 indikator itu, maka bisa sedikit demi sedikit menjawab masalah ini dan itu harus dilaksanakan sampai di desa-desa," kata dia.

2 dari 2 halaman

Harus Melalui Pengkajian

Kendati demikian, usulan untuk menjadikan Asmat Layal Anak menurut Yohana haruslah dikaji terlebih dahulu. Karena, kebudayaan di Papua sangatlah beragam.

"Cuma menurut saya, mungkin harus dikaji dulu karena budaya orang Papua kan cukup banyak. Ada sekitar 200, hampir 300 budaya dan bahasa di sana," ucapnya.

Selain itu, menurut Yohana, Papua juga mempunyai adat yang masih kuat sekali.

"Dan ini memang harus dikaji dulu sebelum dibuat itu jadi suatu kebijakan untuk merelokasi. Harus ada kajian akademik dulu," tegas Yohana.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: