Bima Arya Sidak Diskotek Tempat Penembakan Kader Gerindra

Pemilik Lipps Club, Edy Susanto, mengakui bahwa dirinya sempat mengoperasikan diskotek itu. Namun Edy meminta maaf dan berjanji tidak akan mengoperasikannya lagi. Ia berdalih kasihan dengan nasib karyawannya.

"Saya juga minta ke Pak Wali, kenapa cuma tempat saya saja yang tidak boleh?" kata Edy, balik bertanya.

Bima beserta Satpol PP lantas mendatangi X-One Club yang letaknya tak jauh dengan Lipss. Di sana Bima juga memeriksa ruangan dan dokumen perizinan tempat hiburan malam ini. Pengelola pun tidak bisa menunjukkan dokumen perizinan.

"Izin menjual alkoholnya sudah habis. Izin operasinya juga tidak ada. Kita akan panggil pengelola untuk menutup dalam jangka waktu tertentu. Kalau masih buka juga kita akan proses untuk disegel. Kan tinggal dua ini yang buka (Lipss dan X-One)," tandasnya.

Sebelumnya, klub malam Lipss sempat ditutup pasca-penembakan kader Gerindra oleh anggota Brimob beberapa waktu lalu.

Satu hari setelah kejadian, Bima juga sempat mendatangi tempat hiburan malam tersebut dan mengecek dokumen perizanan. Kemudian politikus PAN ini meminta pengelola tidak mengoperasikan tempat usaha itu karena diketahui tidak memiliki izin tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), di samping menjadi biang keributan.

Mengenai nasib karyawan, ia menyatakan akan berdialog untuk memperhatikan lapangan pekerjaan lain bagi mereka.

"Tadi saya sempat berbincang ada sekitar 40 orang karyawan, itu akan kami perhatikan. Tapi apakah pemiliknya mikir satu juta warga bogor, apakah dia mikir anak-anak muda yg dirusak di situ. Karyawan-karyawan ini pasti kami akan perhatikan, kita akan ajak dialog, kita akan bicarakan kemungkinan mereka akan dibawa ke mana," terang Bima.

Namun begitu, dia mengarahkan pengelola untuk mengurus perizinannya, tapi tidak untuk tempat dugem melainkan hanya untuk karaoke, kafe, maupun restoran.

"Jadi dua klub ini tidak boleh ada diskotiknya, untuk izin-izin lain silakan diajukan. Restoran, cafe, karaoke silakan diajukan. Tapi nanti pemerintah kota yang memutuskan akan diberikan izin seperti apa," pungkas Bima.