Mendagri: Saya Tak Minta Nama 2 Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur

Cek Kesiapan Pilkada Serentak 2018, Mendagri Sambangi Kantor Bawaslu — Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) bersama ketua Bawaslu, Abhan (kanan) saat menyambangi kantor Bawaslu di Jakarta, Selasa (9/1). Tjahjo menuturkan, kedatangannya ke gedung Bawaslu ingin mengetahui kesiapan pengawas Pemilu. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku telah meminta dua orang jenderal Polri untuk mengisi kursi kepala daerah yang kosong. Namun ia tidak meminta sosok tertentu.

Namun kemudian, munculnya nama Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai calon Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara.

"Saya enggak minta loh. Saya minta ke institusi, pada Kapolri, ke Menko Polhukam, saya minta. Yang ngusulkan (nama) ya yang bersangkutan," ujar Tjahjo usai menjadi pemateri di acara Rakor Baintelkam Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).

2 dari 2 halaman

Harus Dapat Persejutuan Jokowi

Jokowi Kunjungi Pengungsi Rohingya di Bangladesh — Iriana Jokowi memberikan hadiah kepada anak-anak pengungsian Rahkhine State di Kamp Jamtoli, Sub Distrik Ukhiya, Distrik Cox's Bazar, Bangladesh, Minggu (28/1). (Liputan6.com/Pool/Rusman Biro Pers Setpres)

Tjahjo mengaku tidak bisa mengintervensi nama-nama yang akan mengisi kekosongan kepala daerah selama pilkada berlangsung. Sebab nama-nama yang diusulkan nantinya harus mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Lebih dari itu, Tjahjo juga mengaku tidak bisa memastikan posisi nama-nama yang diusulkan. Kemendagri hanya bisa mengusulkan agar dua jenderal Polri ditempatkan di Jabar dan Sumut karena dianggap berpotensi rawan.

"Keputusan terakhir di Istana. Saya hanya mengajukan, mencermati dinamika perkembangan yang ada," kata dia.

Kemendagri sendiri telah memiliki cukup banyak stok seandainya nanti nama-nama yang diajukan ditolak Presiden. Nantinya, para penjabat ini akan dilantik pada Juni 2017 saat masa jabatan Gubernur definitif usai.

"Nanti Juni, masih lama. Karena saya nggak boleh mengurangi satu hari pun (masa jabatan) gubernur," tandas Tjahjo.