PDIP: Aparat Negara Harus Netral Hadapi Pemilu

Liputan6.com, Jakarta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta masyarakat untuk tidak berpolemik. Hal ini menyusul usulan Mendagri Tjahjo Kumolo yang akan mengangkat dua pati Polri mengisi kekosongan kursi gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Jadi kadang-kadang ini kita meributkan sesuatu tanpa melihat akar persoalan," kata Hasto di kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Menurut Hasto, usulan tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Presiden Joko Widodo.

Hasto meyakini Presiden Jokowi akan mempertimbangkan dengan baik usulan dari Mendagri. Yang pasti, kata dia, PDIP tetap mendorong Pilkada 2018 berjalan secara demokratis dan seluruh aparat negara netral dalam mengawalnya.

"Kami terus mendorong agar pemilu dapat dilaksanakan secara demokratis dan seluruh aparat negara harus netral. Itu yang diimbau oleh PDIP," ucap Hasto.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan tak melanggar aturan dengan mengusulkan dua jenderal polisi menjadi gubernur sementara di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

"Ini hanya pejabat sementara, tahun kemarin saya menempatkan seorang polisi di Sulawesi Barat, Aceh tentara aktif, ya nggak ada masalah," ujar dia dalam acara ulang tahun PDI Perjuangan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Januari 2018.

Dua jenderal polisi itu yang diusulkan Tjahjo adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan yang diwacanakan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Tjahjo beralasan, posisi gubernur dan wakil gubernur tak bisa kosong dalam beberapa bulan.

"Saya nggak boleh mengurangi satu hari pun jabatan seorang gubernur atau wakil gubernur yang masih aktif. Kalau Jawa Tengah walaupun Ganjar naik, tapi kan wagubnya nggak. Ya nanti pelaksana tugasnya wagub toh," terang dia.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, agar TNI dan Polri untuk tetap melaksanakan pengawalan Pilkada serentak 2018.

"(Netralitas) harus dijunjung tinggi, dikawal saja. Jangan macam-macam, saya juga enggak suka gitu-gitu, saya dari dulu adil," ujar Ryamizard di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.