11 Kritik PDIP untuk 100 Hari Anies-Sandi

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, genap memimpin DKI 100 hari pada Rabu (24/1/2018).

Pada masa pemerintahannya, Anies-Sandi berusaha mewujudkan janji-janji kampanye mereka, dengan membuat sejumlah gebrakan. Di antara gebrakan itu ada yang mendapat dukungan, tapi tidak sedikit juga yang dikritik. Kritik salah satunya dilontarkan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.

"Fraksi PDIP belum melihat arah kerja yang jelas di pemerintahan Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dalam membangun Kota Jakarta. Anies dan Sandi tidak berdasarkan tahapan yang sistematis, sehingga terlihat garis benang merah arah tujuan pembangunan Kota Jakarta," kata Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Berikut 11 kritik Fraksi PDIP terhadap 100 hari kerja pemerintahan Anies-Sandi:

1. Pernyataan pribumi

Dalam pidato politik pertamanya di Balai Kota, Gubernur Anies menyebut kata pribumi. Kata ini langsung memicu kontroversi di tengah masyarakat.

Pernyataan ini, kata Gembong, memperlihatkan Anies-Sandiaga belum move on dari kontestasi pilkada.

"Pasca-pilkada, Gubernur-Wakil Gubernur seharusnya berdiri di tengah-tengah. Bukan lagi milik orang-orang yang memilihnya. Tidak perlu lagi ada dikotomi antara pribumi-nonpribumi. Kami minta Anies-Sandi fokus bekerja menata Jakarta, bukan pintar menata kata," ujar Gembong.

2 dari 5 halaman

Dari Monas hingga TGUPP

Pengunjung bercengkerama di sekitar Taman Monas, Jakarta, Rabu (17/1). Gubernur Anies Baswedan melalui Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas mencabut larangan menginjak rumput di kawasan tersebut. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

2. Membuka Monas untuk kegiatan umum

Gembong menyebut, kawasan Monas merupakan Ring 1, yakni Istana Kepresidenan dan Pusat Pemerintahan. Sehingga sebisa mungkin kawasan itu steril dari kegiatan-kegiatan yang menyebabkan jumlah massa sangat banyak. Hal ini, kata Gembong, sudah ada aturannya.

"Peraturan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di wilayah DKI Jakarta, termasuk Monas. Aturan tersebut dibuat turunannya berupa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004," ujar Gembong.

Dia juga mengingatkan bahwa pada masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, juga diterbitkan prosedur pemanfaatan area Monas Nomor 8 Tahun 2015.

3. Pencopotan pagar pembatas Monas

Menurut Gembong, selama ini, lapangan rumput di Monas terlihat hijau dan segar. Namun setelah pagar pembatas rumput dilepas, banyak pengunjung yang memanfaatkaan lapangan rumput tersebut. Mulai dari duduk-duduk hingga hanya melintasi lapangan rumput tersebut.

4. Jumlah anggota TGUPP yang fantastis

Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Anies, menelan anggaran Rp 28 miliar untuk 73 orang. NIlai ini, kata Gembong, sangat fantastis.

Padahal pada Pergub Nomor 83 Tahun 2013 yang disusun oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, disebutkan anggota TGUPP paling banyak beranggotakan 7 orang.

"Kami melihat TGUPP ini tidak lebih dari lapangan kerja bagi timses Anies saat pilkada lalu, bukan dengan mekanisme rekruitmen profesional," kata Gembong.

3 dari 5 halaman

Tanah Abang dan Rumah DP 0 Rupiah

Meski Sudah Difasilitasi Tenda, Masih Banyak PKL yang Berjualan di Trotoar — Sejumlah pedagang kaki lima berjualan diatas trotoar di Jalan Kebon Jati, Tanah abang, Sabtu (23/12). Banyaknya PKL yang berjualan di trotoar membuat sulit para pejalan kaki yang melintas. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

5. Penataan Tanah Abang

Gembong menyatakan, Anies lupa bahwa saat era Jokowi, PKL ditertibkan dan masuk ke Blok G. Sehingga kondisinya menjadi sangat nyaman dan kemacetan berkurang, karena jalan digunakan sesuai fungsinya.

Karena itulah Presiden Jokowi mengajak Bos Facebook, Mark Zukerberg, dan sejumlah kepala negara lainnya ke Tanah Abang.

"Sekarang kondisinya berbalik 180 derajat. Berdalih tidak mau menertibkan, Gubernur Anies justru mengorbankan satu jalan untuk PKL dapat berdagang. Akibatnya, kawasan Pasar Tanah Abang semakin kumuh, dan kemacetan semakin parah," papar Gembong.

Fraksi PDI Perjuangan pun mendesak Anies segera mengembalikan fungsi jalan sebagaimana diatur UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6. Pencabutan aturan larangan motor

Fraksi PDIP, kata Gembong, menyesalkan lambatnya eksekusi kebijakan yang harusnya dilakukan cepat oleh Gubernur pasca-dibatalkannya Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor oleh Mahkamah Agung.

"Yang perlu disadari adalah, jalan tersebut merupakan kawasan ring 1 yang menjadi akses vital pejabat negara maupun tamu dari mancanegara saat berada di Jakarta. Sebagai pemerintah, menjadi wajib hukumnya untuk mengatur masalah ketertiban di jalan raya,” ucap dia.

7. Rumah DP 0 Rupiah Jiplak Program Jokowi

Menurut Gembong, program rumah DP 0 rupiah yang diluncurkan Gubernur Anies Baswedan menjiplak program sejuta rumah milik Presiden Joko Widodo.

Sayangnya, harga yang rumah yang dijual jauh lebih tinggi, sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

4 dari 5 halaman

OK OTRIP dan Becak

Becak Siap Kembali Beroperasi — Aktifitas becak di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (16/1). Anies beralasan dengan beroperasinya becak, keadilan peluang ekonomi kembali didapatkan warga yang tersingkir karena kebijakan larangan operasional. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

8. OK OTRIP diterapkan setengah hati

Gembong menilai, program One Karcis One Trip atau OK Otrip diterapkan setengah hati. Anggota dewan, kata dia, justru lebih mendukung pemilik KTP DKI digratiskan naik transportasi, untuk memaksimalkan penggunaan APBD.

"Karena APBD DKI sudah begini tinggi, apa yang bisa kita kembalikan buat warga, ya berupa transportasi gratis. Pemerintah Kota Bandung saja mampu menggratiskan warganya," ucap Gembong.

9. Becak dioperasikan lagi

Anies, kata Gembong, seharusnya belajar dari Gubernur-Gubernur DKI sebelumnya yang melarang becak beroperasi.

"Itu menimbulkan persoalan baru, yakni selain tidak manusiawi, juga sulit mengatur keberadaan tukang becak dan tidak sesuai dengan kondisi Jakarta sebagai Ibu Kota negara," ucap Gembong.

5 dari 5 halaman

Pulau Reklamasi dan OK OCE

Sandiaga Latih UKM — Sandiaga Uno memberikan pelatihan wirausaha oke oce kepada warga. (Liputan 6 SCTV)

10. Pencabutan HGB Pulau Reklamasi

Anies juga diminta belajar banyak soal pengelolaan pemerintahan, agar dapat menghargai keputusan pemerintah pusat mengenai sertifikat HGB yang telah diterbitkan.

"Kalaupun ingin mencabut, Anies-Sandi mengajak duduk DPRD DKI untuk membahas rekomendasi pencabutan HGB kepada BPN sesuai janjinya ketika paripurna perdana," kata Gembong.

11. OK OCE tak berpihak pada pelaku UMKM

Program OK OCE, kata Gembong, tidak konsisten. Karena pemberian modal untuk peserta ternyata bukan dana bergulir, melainkan dana dari bank dengan bunga 13 persen.

"Padahal masa kampanye, Sandi berkomitmen memberikan modal khusus bagi para peserta tanpa jaminan apa pun. Namun ia kemudian meralat pernyataannya," beber gembong.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak pernah lupa dengan janji-janji kampanye. Hal ini diucapkan Sandi tepat di 100 hari kepemimpinannya di Ibu Kota.

"Dalam perjalanan di sini, saya mendapat titipan pesan dari bapak Gubernur dan semua rekan-rekan yang ada di Balai Kota bahwa kita tidak akan pernah lupa pada janji dan harapan kita kepada pasukan elite orange, pasukan kuning, pasukan biru, dan pasukan kebersihan," ujar Sandi saat apel bersama PPSU dan PJLP di Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2018).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: