Sukses

HEADLINE: Megaproyek Ratusan Triliun Anies-Sandi, Realistis?

Liputan6.com, Jakarta - Alexis hingga becak -- sejak memimpin DKI Jakarta, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno berupaya mencicil janji politik yang terlanjur menumpuk.

Dan, pada Kamis 18 Januari 2018, batu pertama rumah DP 0 rupiah senilai Rp 800 miliar diletakkan. Bentuknya vertikal bukan rumah tapak.

Belum juga usai, sejumlah rencana megaproyek dibeber ke publik: Jakarta integrated tunnel (JIT) atau jalan tol bawah tanah, light rail transit (LRT) sepanjang 200 kilometer, juga stadion Persija bertaraf internasional. Butuh dana ratusan triliun untuk mewujudkannya. 

Dua proyek raksasa, jalan tol bawah tanah dan LRT, digadang-gadang bisa jadi solusi banjir dan kemacetan di ibu kota yang sudah akut.

Tol bawah tanah rencananya akan mulai dikerjakan tahun ini. Pemprov DKI mengaku sudah menjajaki kerja sama dengan PT Antaredja Mulia Jaya, yang nantinya akan bekerja sama dengan Badan Usaha PT Jakarta Toll Development. 

Tol bawah tanah itu direncanakan terdiri dua ruas, Balaikambang-Manggarai dan Ulujami-Tanah Abang. Proyek ini diestimasi menelan biaya sekitar Rp 40 triliun dari dana non-APBD.

Untuk LRT, Anies-Sandi berniat menggarap proyek itu pada 2020 hingga 2025. Total investasinya sungguh luar biasa, sekitar US$ 25 miliar atau sekitar Rp 335,49 triliun (kurs Rp 13.419 per dolar Amerika Serikat).

Proyek ini juga akan dikerjakan swasta dengan konsep full business to business (B to B).

infografis Megaproyek Anies-Sandiaga

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto mengatakan, sah-sah saja Anies-Sandi merancang proyek mercu suar demi membangun Jakarta yang lebih baik.

Namun, menurut dia, pembangunan LRT sepanjang 200 kilometer -- melebihi jarak Jakarta ke Bandung-- bukan hal mudah. Banyak yang harus disiapkan, terutama soal pendanaan. Terlebih proyek itu akan dikerjakan pihak swasta. 

"Ini kan bukan proyek setahun dua tahun. Tapi bertahun-tahun. Bisa dipastikan enggak dananya ada hingga selesai proyek," ujar Sugianto saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (19/1/2018). 

Sugianto menyatakan, bukan tidak mungkin LRT Anies-Sandi akan mangkrak dan jadi "monumen kegagalan" monorel Jilid II jika pendanaannya tersendat di tengah jalan.

"Ini perlu dipikirkan secara serius. Monorel yang jaraknya puluhan meter saja terhenti. Ini jaraknya ratusan kilometer," ujar dia.  

Selain pendanaan, Sugianto menegaskan perlunya komitmen jangka panjang dengan memastikan siapapun pemimpin Jakarta usai Anies-Sandi, bersedia melanjutkan megaproyek LRT ini. 

"Monorel terhenti selain tak ada dana juga tak ada dukungan total pemerintah sesudahnya. Ini bisa jadi pembelajaran," ujar dia.

Seperti diketahui, proyek monorel yang digagas Gubernur Sutiyoso dan digarap swasta mandek di tengah jalan karena tidak ada dana dan dukungan pemerintahan berikutnya. Tiang-tiang monorel, dengan kawat baja tebal mencuat, di sepanjang Jalan Asia Afrika hingga Jalan HR Rasuna Said Kuningan, kini jadi monumen yang mengganggu pemandangan Jakarta.  

1 dari 3 halaman

Tak Boleh Melanggar RTRW

Sementara itu, pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna menegaskan, megaproyek Anies-Sandi harus merujuk pada rencana tata ruang wilayah (RTRW).

"Itu sudah ada belum RTRW-nya? Harus dimasukkan dulu kalau belum ada supaya tidak melanggar," ujar Yayat, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Yayat menyatakan, tidak masalah Anies-Sandi merancang megaproyek tersebut. Hanya, konsepnya harus dijelaskan ke publik, termasuk soal pendanaan yang nilainya sangat besar.

"Kalau ternyata swasta yang membiayai, ya monggo saja. Tapi harus tetap transparan dan dipastikan kesinambungannya," ujar dia.

Yayat menyatakan, megaproyek LRT dan tol bawah tanah tersebut memang akan mengurangi kemacetan Jakarta. Namun, di sejumlah ruas jalan tertentu kemacetan diyakini masih akan tetap terjadi.  

"Jalan tol kan bukan jalan utama tapi alternatif. Bisa mengurai beberapa titik macet untuk berpindah," ujar Yayat Supriatna.

2 dari 3 halaman

Serupa Deep Tunnel Ala Jokowi?

Secsra terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Anies-Sandi tidak mengobral janji megaproyek yang belum tentu bisa dikerjakan.

"Satu-satu lah. Jangan ini belum kelar yang satu (rumah DP 0 rupiah), sudah koar-koar proyek lainnya," ujar Prasetio, saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (19/1/2018).

Prasetio menyesalkan kebijakan Anies-Sandi yang cenderung berseberangan dengan pemerintahan sebelumnya. Terkait tol bawah tanah misalnya, politikus PDIP itu menyebut, konsep itu pernah diusung Jokowi-Ahok saat memimpin Jakarta.

Jokowi, sesaat usai menjabat gubernur telah membeberkan konsepnya membangun terowongan raksasa yang bisa mengurangi banjir sekaligus bisa dilintasi kendaraan di kala kering.

"Ini kan konsepnya hampir sama. Kenapa tidak itu saja yang dimatangkan. Dicari kekurangannya di mana kemudian ditambal. Tidak kemudian membuat baru dan mengawali semuanya dari awal," ujar dia.

Prasetio menyatakan, persoalan banjir Jakarta sebenarnya mulai tereduksi dengan adanya kanal banjir barat (KBB) dan kanal banjir timur (KBT). Hanya, ini belum maksimal sebab saluran pembuangan air di wilayah tengah kota kerap tersendat sehingga air tidak mengalir ke kanal banjir barat dan kanal banjir timur.

"Lihat saja kalau hujan, pernah tidak KBT dan KBB penuh air? Di sinilah sebenarnya persoalannya kalau mau mengatasi banjir. Jalur air di tengah kota harus diperlebar. Kali-kali Jakarta harus dikeruk dan dilebarkan biar tidak mengalir ke mana-mana," katanya.

Terpisah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni menyatakan, sah-sah saja pasangan Anies-Sandi menggadangkan sejumlah proyek 'wow' untuk Jakarta.

Namun, sejumlah proyek tersebut harus dikerjakan sesuai aturan. Artinya, harus ada peraturan daerah (perda) yang memayunginya.

"Kalau LRT kan sudah ada. Nah, yang proyek tol bawah tanah ini yang belum ada. Ini harus diperjelas dulu konsepnya. Kemudian dibuat perdanya," ujar Abdul Ghoni saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (19/1/2018).

Dia menyatakan, proyek tol bawah tanah saat ini masih menjadi bahasan Pemprov DKI. DPRD DKI, kata Ghoni belum ada undangan untuk membahas hal ini, termasuk rencana pembuatan rancangan perda terkait proyek ini.

Ghoni menyatakan, selama proyek itu untuk kebaikan warga Jakarta tidak ada namanya tidak realistis. Pihaknya akan mendukung, terlebih kebutuhan transportasi massal di ibu kota memang sangat mendesak. Dan itu harus dikerjakan merata, bukan hanya di Jakarta tapi Jabodetabek.

"Akan sangat bagus jika seluruh wilayah Jakarta dan sekitarnya tersambung dengan LRT nantinya. Dengan begitu niatan untuk menggunakan kendaraan pribadi akan semakin berkurang karena semua sudah terkoneksi transportasi massal," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: 

Artikel Selanjutnya
29 Capaian Anies-Sandiaga dalam 100 Hari Pertama Pimpin Jakarta
Artikel Selanjutnya
Anies Pastikan Hapus Anggaran Lift Rumah Dinas Rp 750 Juta