Hanura Kubu OSO: Partai Hanura yang Sah Ditandatangani Menkumham

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang atau OSO, I Gede Pasek Suardika, menyebut Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding, Kamis 18 Januari kemarin, tidak sah.

Sebab, kata Pasek, secara legalitas Partai Hanura yang sah adalah yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, pada 7 Januari 2018.

Surat yang telah ditandatangani oleh Yasonna itu menyatakan, DPP Partai Hanura yang diakui yaitu dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Herry Lontung Siregar.

"Di luar itu tentu bukanlah sebagai DPP Partai Hanura, ini kata surat keputusan (SK)-nya Menkumham. Karena itu dalam prespektif hukum, tentu publik sudah tahu jawabnya," kata Pasek saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Kamis 18 Januari 2018.

Dia juga mempertanyakan validitas klaim kubu Sudding yang menyebut bahwa mereka didukung 27 DPD dan 416 DPC. Sebab, dia melanjutkan, sebanyak lima pelaksana tugas (Plt) ketua dan 19 ketua DPD definitif mendukung OSO.

"Jadi posisi itu harus dijawab dulu, kalau kita bicara keabsahan. Kalau SK Kemenkumhan sudah jelas ketum itu siapa pada tanggal 17, kalau ada yg melaksanakan tanggal 18 itu apa namanya," papar dia.

Pasek juga menyatakan, penyelenggaraan Munaslub harus diikuti minimal 2/3 DPD dan DPC berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).