Sukses

JK: Banyak Real Estate di DKI, tapi Tak Ada Masjid

JK berharap jangan sampai ada masjid besar dan megah, sementara lingkungan sekitarnya sengsara.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK sempat menyindir Gubernur DKI Anies Baswedan. Sentilan JK terkait porsi pembangunan masjid di Jakarta.

Ia menyampaikannya saat meresmikan kepengurusan Dewan Masjid Indonesia (DMI) 2017-2022. JK merupakan ketua umum, sementara Anies adalah anggota dewan pakar.

"Ada Gubernur DKI di sini. Banyak tempat bagus, tapi masjid tidak ada satu pun di situ. (Seperti) real estatenya (banyak). Itu tidak seimbang," ucap JK di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (11/1/2018).

Ia juga berharap, jangan sampai ada masjid besar dan megah, sementara lingkungan sekitarnya miskin dan sengsara.

"Masjidnya bagus semua marmer, tapi begitu rumah-rumahnya pada gubuk-gubuk," jelas JK.

Bila hal itu terjadi, menurut JK, masjid gagal memakmurkan jemaah. Ia ingin pembangunan masjid juga beriringan dengan kemakmuran masyarakat.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Wakapolri dan KaBIN Jadi Pengurus

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK hari ini meresmikan kepengurusan Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Masjid Istiqlal. Sejumlah tokoh di pemerintahan didapuk pada posisi strategis di organisasi yang menaungi masjid-masjid di Indonesia itu.

Terlihat Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, Wakaporli Komjen Pol Syafruddin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Menkominfo Rudiantara, dan beberapa tokoh lain yang turut hadir dalam acara pelantikan tersebut.

Nama-nama yang hadir memang menjadi pengurus di DMI periode 2017-2022. JK pun mengatakan, semuanya ini tidak berkaitan dengan instansi mereka.

"Kita tidak mewakili organisasi dan jabatan. Ini hanya keikhlasan semata," ucap JK di lokasi, Jumat (12/1/2018).

3 dari 3 halaman

Tak salahi aturan

Yang menarik adalah kehadiran Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang didapuk menjadi Wakil Ketua Majelis Pakar DMI.

JK menilai penunjukan pria yang biasa disapa BG itu tidak menyalahi aturan.

Menurut JK, Keberadaan Budi Gunawan di DMI diperlukan untuk memberi masukan terkait dengan kondisi keislaman dan situasi mengenai dunia Islam saat ini.

"Budi Gunawan bukan sebagai orang BIN, tapi bagaimana memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana Islam, masjid itu tidak radikal," ungkap JK.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.