Sukses

Saran Ketum HTKI Atasi Kenaikan Harga Beras

Moeldoko menjelaskan, pemerintah harus membenahi sektor hulu terkait harga beras.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, ke depan harus ada perbai­kan menyeluruh terkait aturan main tata niaga beras.

Langkah ini perlu dilakukan agar harga bahan pokok tersebut itu tetap stabil.

"Yang terpenting regulasinya. Regulasi di ta­hap peredaran beras dan pen­gawasannya belum maksimal. Kalau semua sudah di-brand sejak awal tentu tidak begini," ujar Moeldoko di Kantor DPN HKTI Jakarta, Rabu 10 Januari 2018.

Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, pemerintah juga harus membenahi sektor hulunya. Salah satunya masalah masalah akses permodalan bagi petani. Selain itu, harus jelas dari mulai bu­didaya, pasca panen, hingga tata niaga atau proses penjualan.

"Petani itu hanya memperoleh keuntungan kurang dari Rp 2 juta setiap bulannya. Itu terlalu kecil," terang Moeldoko.

Masalah kenaikan harga beras, lanjut Moeldoko, juga bisa disebabkan karena proses distribusi benih dan pupuk yang tidak bagus. Pada saat petani butuh pupuk tapi barangnya tidak ada, kalau pun ada barangnya terlambat.

"Ini yang ser­ing terjadi dan keluhan petani ini ada di mana-mana. Perlu dievaluasi distribusinya. Kalau memang ini tidak bisa diuntungkan besar kepada para petani, mungkin perlu dicek lagi apakah perlu subsidi pupuk diberikan saat kapan dan harga yang ditetapkan," tuturnya.

Moeldoko menambahkan, subsidi benih dan pupuk yang jumlah­nya Rp 31 triliun akan lebih bagus bila dialihkan ke harga gabah. Sehingga penda­patan petani ada peningkatan.

"Sebagai ketua HKTI tidak mau dong petani menderita. Petani itu jangan miskin, harus kaya. Makanya saya usulkan subsidinya bukan di awal, tetapi di akhir, yaitu sub­sidi harga besar. Misalnya dari harga Rp 3.500, naik menjadi Rp 4.500 atau Rp 5.000. Dengan begitu, petani akan sejahtera," pungkas Moeldoko.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

DKI Naikan Pasokan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah pasokan beras untuk menekan harga di pasaran. Bahan makanan pokok tersebut akan didrop melalui BUMD Food Station Tjipinang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap, stok beras itu bisa memberikan pengaruh psikologis bagi harga beras. Saat ini, harga beras tengah meroket dengan angka 12.000 per liter.

"Kami menargetkan hari ini akan digelontorkan 3.000 ton beras dan diharapkan ini akan menstabilkan harga beras," kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Selasa 9 Januari 2018.

Dia menegaskan, tak ada alasan bagi pedagang untuk menahan stok beras tersebut. Mereka harus menyalurkan beras itu agar lonjakan harga tidak terjadi.

“Saya juga mengeluarkan maklumat diminta para pedagang tidak menahan produk beras dan langsung menyalurkannya kepada masyarakat karena stoknya cukup. Jadi ini perintah harus dilaksanakan,“ tegas Sandi.

Bahkan Sandiaga akan memberikan sanksi bagi pedagang yang nakal. Tindakan itu berupa sanksi hukum. Pihaknya saat ini akan berkoordinasi dengan satgas pangan Polri.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.