Pasang Berita Hoax, Pemred Media Online Diciduk Polisi

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap Hurry Rauf, pemimpin redaksi portal berita publiknews.com. Hurry ditangkap lantaran diduga memasang berita hoax dan fitnah terhadap anggota Komisi III DPR Akbar Faisal.

Kanit II Subdit II Direktorat Tipid Siber Bareskrim Polri, AKBP Irwansyah, mengatakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan di kawasan Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa 9 Januari 2018 malam.

"HR adalah admin sekaligus pemred dari portal berita publiknews. Apa yang dia sampaikan bukan produk jurnalistik," kata Irwansyah di Direktorat Tipid Siber Bareskrim Polri, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2018).

Dia menambahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dewan Pers dalam penyidikan kasus ini. Berdasarkan keterangan Dewan Pers, portal berita tersebut tidak terdaftar.

Tersangka, ujar Irwan, sengaja memasang sejumlah berita [hoax](3191228/ "")di situs berita tersebut, kemudian disebarkan lewat media sosial. Tujuannya agar berita bohong tersebut viral dan situsnya ramai dikunjungi.

"Kalau menurut pemeriksaan, karena beritanya sedang viral. Harapannya portal beritanya akan viral dengan banyaknya pengunjung yang akan baca," terang Irwan.

2 dari 2 halaman

Dijerat UU ITE

Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan Pasal 310 atau 311 tentang pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman empat tahun kurungan penjara.

Sementara, Akbar Faisal mengaku dituding menyimpan uang USD 25 juta dari korupsi APBN, kemudian memiliki istri simpanan dan disimpan di vila mewah di kawasan Dago Pakar. Tudingan itu, ucap dia, diunggah dalam sebuah berita di situs tersebut.

"Banyak kali ya. Kemudian saya juga terima korupsi e-KTP, rumahku penuh emas di Makassar, kemudian punya istri simpanan di Bandung. Dua orang lagi. Itu yang saya laporkan ke Mabes," kata Akbar Faisal.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini

Hanz Jimenez Salim
Author
Rinaldo
Editor
Fadjriah Nurdiarsih
Editor
Jennar Kiansantang
Editor

Pasang Berita Hoax, Pemred Media Online Diciduk Polisi

Kronologi Kasus 2 Pegawai Maskapai Swasta Selundupkan Narkoba dari Medan ke Jakarta

Polri: Banyak Mahasiswa yang Ikut Program Magang Ilegal di Jerman Terjerat Utang

Kasus TPPO Mahasiswa di Jerman, Polri: Universitas Jangan Mudah Tergiur Program Magang

Dijerat UU ITE

Hoax

Kabar Bohong

Bareskrim

2 Pria Jadi Korban Hoaks di Medsos hingga Viral, Dituduh Hendak Transaksi Narkoba

VIDEO: Tegur Suami karena Seharian Main Judi Slot, Wanita di Palembang Jadi Korban Penganiayaan

Cak Imin soal MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024: Sebetulnya Tidak Mengejutkan

Gugatan Diterima PTUN, PDIP Minta KPU Tidak Buru-buru Tetapkan Prabowo-Gibran

Contoh Prabowo, Sudaryono Minta Semua Pihak Hormati Putusan MK Terkait Pilpres

Usai Surya Paloh, Anies Temui Cak Imin di Kantor PKB

Top 3 News: Mahfud Md dan Ganjar Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran

Soal Jatah Menteri, Zulhas Singgung Suka Duka Perjalanan Panjang dengan Prabowo

Komisi II DPR: Kampanye Pejabat Negara Harus Diatur Ulang Dalam Revisi UU Pemilu

Sikap Politik PKS ke Depan Akan Ditentukan oleh Majelis Syuro: Tetap Jaga Kekritisan

Surya Paloh-Cak Imin Sepakat Tutup Buku Lama dan Buka yang Baru

ONE Friday Fights 60: Duel Finisher Ulung dan Debut 2 Jagoan Muay Thai Menjanjikan

Pengusaha Harap Prabowo-Gibran Beri Perhatian di Industri Baja

Episode Penuh Ketegangan Bidadari Surgamu, Sakinah Dalam Bahaya, Saksikan Hanya di SCTV

Pilkada 2024, KPU RI Luncurkan Pendaftaran PPK untuk 7.277 Kecamatan di Indonesia

Cara Memilih Baju Kerja Wanita, Pilih Bahan yang Sesuai dengan Aktivitas

Tarif KRL Jadi Naik pada 2024? Ini Bocorannya

Ketahuan Pernah Bunuh dan Aniaya Kucing, Pemuda di China Ditolak Kampus Bergengsi Meski Dapat Nilai Tertinggi

VIDEO: KTP DKI Jakarta Tidak Tinggal di Ibu Kota: Siap-Siap Dinonaktifkan!

Berapa Kali Seharusnya Keramas dalam Seminggu? Begini Kata Ahli

Robin Hayes Jadi CEO Baru Airbus, Intip Profil dan Kekayaannya

Apa Itu Relationship OCD? Kenali Ciri-Cirinya agar Tak Ganggu Hubungan

Komisi II DPR: Kampanye Pejabat Negara Harus Diatur Ulang Dalam Revisi UU Pemilu

Deretan Olahan Ubi Talas yang Menggoda Selera