Pertimbangan Hakim Lanjutkan Kasus E-KTP Setya Novanto

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara kasus tindak pidana korupsi e-KTP atas terdakwa Setya Novanto. Hal ini menyusul penolakan majelis hakim terhadap eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa Setya Novanto.

"Menimbang bahwa keberatan dari tim penasihat hukum (Setya Novanto) dinyatakan tidak dapat diterima. Maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini telah memenuhi unsur dan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan," kata Ketua Majelis Hakim Yanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Yanto menyebut, majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa surat dakwaan penuntut umum dengan nomor dak/88/24/12/2017 tertanggal 6 Desember telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP.

"Dan sah menurut hukum serta dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini," ujar Hakim Yanto.

Yanto mengatakan, dengan tidak diterimanya eksepsi, maka majelis hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa.

"Eksepsi (Setya Novanto) tidak dapat diterima dan memerintahkan penuntut umum untuk memeriksa syarat secara formil dan materil sesuai ketentuan," imbuh dia.