Didakwa Hina PDIP, Alfian Tanjung Terancam 6 Tahun Penjara

Pasal tersebut menyebutkan, "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Juncto, "setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar."

Usai pembacaan dakwaan, Ketua Majelis Hakim Mahfudin mempersilakan Alfian Tanjung memaparkan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan JPU. Tim kuasa hukum kemudian meminta kebijakan majelis hakim menentukan waktunya.

"Jadi Rabu tanggal 3 Januari 2018. Kami berikan waktu satu minggu," kata Mahfudin.

Kuasa Hukum Alfian Tanjung, Achmad Michdan menyatakan, dakwaan yang dibacakan JPU tidaklah beralasan.

"Menurut kami dakwaannya terlalu sumir dan agak mengada-ada," tutur Michdan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jalan Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).

Michdan menilai, yang dilakukan Alfian Tanjung hanyalah bentuk kepeduliannya terhadap bangsa Indonesia. Dia melihat bahwa PKI sangatlah berbahaya.

"Kebetulan memang ada anak anggota PKI yang menjadi anggota dewan, yang pernah sedemikian rupa ya memberikan statment wawancara bahwa sekarang ini kurang lebih 27 juta (anggota PKI) dan itu menjadi kekhawatiran beliau juga," jelas dia.

Ke depan, sejumlah poin tersebut akan menjadi bahan dari Nota Keberatan atau eksepsi pada Rabu 3 Januari 2018 nanti.

"Atas dakwaan-dakwaan, kami melihat dan merasa terlalu berlebihan dan cepat bahwa apa yang sebenarnya terjadi tidak demikian. Dan ini tentu salah satu eksepsi yang akan kami buat dengan baik. Tentu ini pengalaman kedua setelah disidangkan di Surabaya," kata Mihdan.

Alfian Tanjung sendiri menyampaikan kesiapannya menjalani eksepsi minggu depan. Sidang hari ini baru permulaan dan secara prosedural memang keseluruhannya masih normatif.

"Insyallah minggu depan (eksepsi). Dirancang oleh penasehat hukum," ujar Alfian Tanjung.