PPATK Ungkap Indeks Persepsi Publik soal TPPU, Ini Hasilnya

National Research Assessment (NRA) PPATK, lanjut Kiagus, diketahui senada dengan indeks persepsi publik tersebut.

TPPU lewat jalan korupsi masih lebih tinggi, ketimbang jalur lain seperti narkoba, atau perpajakan.

"Jadi ini sesuai kalau sebagian besar yang melakukan TPPU dari tiga pilar, tapi itu oknum ya, tidak semua. Karena yang melakukan korupsi itu pejabat negara jadi kenapa dia menjadi lebih tinggi," dia menutup.

Sebagai informasi, persentase pemahaman publik terhadap pelaku utama TPPU adalah pejabat legislatif (7.57), pejabat eksekutif (7.42), pejabat yudikatif (7.21). Disusul oleh anggota atau pengurus partai politik (6.20), pengusaha (5.86), PNS/ASN (5.72).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan Indeks Persepsi Publik Indonesia Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (IPP APUPPT) tahun 2017.

"Saya menyambut baik, ini merupakan bagian penting dari suksesnya penerapan rezim antipencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia," kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam acara di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).

Kiagus menjelaskan, IPP APUPPT adalah visualisasi dari yang dikerjakan PPATK dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Lewat indeks ini kami bermaksud self-evaluation secara berkala terhadap pencapaian yang telah dihasilkan dalam penerapan anti TPPU yang lebih baik," terang dia.

Lewat penggambaran indeks ini, Kiagus berharap masyarakat Indonesia dapat mengerti iklim pengawasan dan penegakan hukum yang terus mengalami dinamika.

"Hasil penilaian persepsi ini sekaligus menjadi petunjuk mengenai penanganan, pengawasan TPPU di Indonesia," Kiagus menandaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: