KPK Siap Hadapi Keberatan Setya Novanto di Sidang Kasus E-KTP

Dalam dakwaan, jaksa menyatakan, perbuatan Setya Novanto telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Jaksa mendakwa politikus Golkar itu dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pada dakwaan alternatif, jaksa menyangkakannya dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Setya Novanto didakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus e-KTP.

"Yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi," ujar jaksa Arif Suhermanto saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

KPK terus memantau kondisi kesehatan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP, Setya Novanto. Dalam pemeriksaan terakhir oleh dokter KPK, mantan Ketua DPR RI tersebut mengeluh mengenai kesehatannya.

"Saya dapat informasi juga dari pihak dokter bahwa Setya Novanto meminta untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ada sakit yang disampaikan, ada keluhan batuk. Kemudian sudah diberikan obat untuk itu," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Selasa (19/12/2017).

Febri menuturkan, dalam pemeriksaan kesehatan mantan Ketum Golkar itu tidak ditemukan adanya gejala sakit diare. Pasalnya, dalam sidang perdana pada Rabu 13 Desember 2017, Setya Novanto beralasan sakit diare.

"Jadi soal diare dan yang lain-lain, saya kira tidak ada lagi," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: