Sukses

Airlangga Hartarto Ditunjuk Jadi Ketua Umum Golkar

Untuk mengukuhkan jabatan baru Airlangga, Golkar akan menggelar Munaslub pada 19-20 Desember 2017.

Liputan6.com, Jakarta - Airlangga Hartarto ditunjuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto. Penunjukkan ini berlangsung dalam rapat pleno yang digelar di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu malam.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Ace Hasan, Airlangga ditunjuk secara aklamasi.

"Jabatan ketua umum nonaktif (lowong). Pengisian jabatan lowong dengan memutuskan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum," ucap Ace saat dikonfirmasi, Rabu (13/12/2017).

Untuk mengukuhkan jabatan baru Airlangga ini, Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 19-20 Desember 2017. Namun sehari sebelum itu, yakni pada 18 Desember 2017, akan lebih dulu dilangsungkan Rapat Pimpinan Nasional.

Ace juga menyebut, penanggungjawab Munaslub telah ditunjuk.

"Penanggungjawab Munaslub Idrus Marham. Ketua Penyelenggara Nurdin Halid. Ketua SC Ibnu Munzir. Ketua OC Agus Gumiwang Kartasasmita," pungkas Ace.

Sebelum penunjukan Airlangga, rapat sempat diskor sekitar pukul 10.30 WIB.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Janji Airlangga

Sebelum ditunjuk jadi Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto berjanji akan merajut kebersamaan dan merangkul semua pihak di tubuh partai berlambang pohon beringin.

"Selalu saya sampaikan kita merajut kebersamaan agar Golkar bisa bangkit," ucap Airlangga di DPP Golkar, Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Dia menuturkan, hal ini perlu dilakukan, mengingat agenda politik ke depan. Dimana akan ada pilkada serentak, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden.

"Pilkada itu dalam waktu enam bulan ke depan dan agenda terkait pileg dan pilpres juga dalam waktu tidak lama lagi, tahun depan lah, bulan Agustus sudah ada calon untuk presiden," lanjut Airlangga.

Karena itu, dia berharap Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar untuk memilih ketua umum baru pengganti Setya Novanto, bisa diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.

"Tentunya kepengurusan itu hasil musyawarah mufakat dengan biasanya mengatur formatur, baik dari unsur daerah maupun pusat," ujar Airlangga.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.