Dirjen Imigrasi Apresiasi PTUN Tolak Gugatan Setya Novanto

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengapresiasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait gugatan Setya Novanto.

Ketua DPR itu mempersoalkan stasus cekal yang disematkan padanya. PTUN Jakarta menolak gugatan itu.

“Kalau menurut kami sudah putusan yang sangat tepat sesuai dengan pertimbangan hukum,” ujar Kasubag Peraturan Perundang-undangan Dirjen Imigrasi, Akram, di PTUN Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Menurutnya, surat pencegahan Setya Novanto untuk keluar negeri sesuai prosedur. Karena, ucap Akram, Kemenkumham memiliki wewenang untuk menarik paspor seseorang.

Kewenangan itu diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, pelaksanaannya mengacu PP 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Keimigrasian dan Peraturan Menkumham Nomor 8 Tahun 2014.

Dengan begitu, Akram menegaskan, pelarangan Setya Novanto keluar negeri masih tetap berlaku.

“Kalau langkah ke depannya ya berarti pencegahan itu masih tetap berlaku yah, sampai enam bulan ke depan dari 8 November,” jelas Akram.