Sukses

Terkait Yerusalem, JK Tegaskan RI Selalu di Belakang Palestina

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau Jk menegaskan, negaranya akan tetap berada di belakang Palestina. Hal ini berkaitan dengan pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Indonesia tentu posisinya berada di belakang pihak Palestina. Ini juga melanggar keputusan PBB yang menyatakan bahwa Yerusalem harus dibicarakan antara Palestina dengan Israel tidak bisa sepihak. AS menyarankannya sepihak," kata JK di Serpong, Banten, Kamis (7/12/2017).

Dia menuturkan, pihaknya akan mengupayakan cara lain agar tidak ada pengakuan seperti itu. Cara itu bisa dilakukan baik melalui OKI ataupun PBB.

"Tentu upaya bersama, dan apakah itu lewat OKI atau lewat PBB. Tapi stand pointnya, Indonesia sejak diumumkan itu, (Indonesia) berada di pihak Palestina," tegas JK.

Saat ditanya seberapa efektifkah langkah tersebut? Dia hanya menuturkan akan ada pengaruh dengan membawa ke OKI dan PBB.

"Namanya politik tentu berpengaruh, setidaknya pelaksanaannya tentu tidak langsung," ujar JK.

 

1 dari 2 halaman

Perjuangkan Palestina

Jokowi menegaskan sikap Indonesia dalam isu Palestina. Ia mengatakan posisi Indonesia tidak pernah berubah.

"Saya dan rakyat Indonesia tetap konsisten dengan rakyat Palestina memperjuangkan haknya," kata Jokowi dalam konfrensi pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

Hal itu merespons putusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Jokowi menyebut langkah Trump sebagai pengakuan sepihak. Ia meminta lembaga internasional mengambil tindakan tegas.

"Saya meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," Jokowi berujar.

Dalam beberapa kali kesempatan, Jokowi kerap memberikan dukungan pada Palestina. Bahkan, dalam janji kampanye saat Pemilihan Presiden 2014, ia menegaskan akan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Artikel Selanjutnya
JK Siap Bawa Masalah Rohingya ke KTT OKI dan Sidang Umum PBB
Artikel Selanjutnya
Ketua DPR: Tragedi Rohingya Bukan Masalah Agama