Sukses

31 DPD Partai Golkar Ingin Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar?

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat menyerahkan permohonan penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar. Mereka ingin agar munaslub digelar pada tanggal 15-17 Desember 2017.

Menurut Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat MQ Iswara, permohonan munaslub itu telah diajukan pula oleh 31 DPD Partai Golkar.

Menurut Iswara, hal ini berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain membahas munaslub, DPD dan Jusuf Kalla juga sepakat mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai calon ketua umum.

"Kemudian karena beliau adalah menteri Pak Jokowi bahasanya sepertinya mengijinkan karena anak buahnya Pak Jokowi. Kemudian juga Pak JK juga mendorong Pak Airlangga untuk maju dan yang pasti para ketua DPD Provinsi sampai hari ini masih satu nama yaitu meminta dan mendukung saudara Airlangga Hartato sebagai calon ketua umum Partai Golkar," kata Iswara di Bandung, Rabu, 6 Desember 2017.

Meski begitu, Iswara membantah jika penyelenggaraan munaslub ini untuk melengserkan Setya Novanto karena terjerat hukum. Iswara menjelaskan penyelenggaraan munaslub ini sebagai kebutuhan yang harus dilakukan demi perubahan partai.

"Tolong dipahami ini tidak ada keterkaitan dengan status hukum Pak Novanto dan praperadilan," ujar Iswara.

Tiga daerah yang rencananya akan menjadi lokasi musyawarah nasional luar biasa Golkar adalah Jakarta, Yogyakarta dan Jawa Barat.

 

1 dari 2 halaman

3 Opsi Waktu Munaslub

Teka-teki Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar sedikit demi sedikit mulai terkuak. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid mengungkapkan kemungkinan waktu penyelenggaran Munaslub.

Ada tiga waktu penyelenggaraan yang jadi opsi. Yakni 16,17 atau 18 Desember 2017.

"Teman-teman pengurus DPP Partai Golkar sedang negosiasi waktu dengan Pak Idrus Marham," kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12/2017).

"Tanggal 15 (Desember) itu ekspektasi waktu yang sedang kita usulkan," tambahnya.

Kepala BNP2TKI itu mengakui, saat ini tengah terhadi perdebatan soal mekanisme Munaslub. Diskusi membahas Munaslub terlebih dulu melalui Rapimas atau tidak.

Kendati begitu, dia menilai Munaslub dalam waktu dekat diperlukan agar Golkar bisa mengikuti pilkada serentak pada 2018.

"Kalau tidak ada Munaslub maka ada potensi kita enggak bisa ikut pilkada karena undang-undang. Apa itu tidak dianggap kegentingan yang memaksa dan kondisi darurat?" ujar Nusron.

Saksikan video di bawah ini:

Artikel Selanjutnya
Sekjen Golkar: Pemecatan Doli Kurnia Tak Berimbas ke Partai
Artikel Selanjutnya
Dipecat dari Golkar, Ini Kata Ahmad Doli