Alasan 3 DPD Golkar Tak Ikut Serahkan Surat Desakan Munaslub

Bersama 31 Pimpinan DPD Partai Golkar, Dedi Mulyadi Serahkan Permohonan Munaslub — Ketua DPD I Partai Golkar Jabar, Dedi Mulyadi (tengah) bersama Ketua DPD DKI Jakarta, Fayakhun Andriadi (kanan) menunjukkan surat permohonan pelaksanaan Munaslub di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (6/12). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, menyatakan 34 DPD I Golkar sepakat menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Pernyataan itu bertolak belakang dengan surat permintaan diselenggarakannya Munaslub yang diajukan DPD I ke DPP Golkar. Surat itu hanya dibawa perwakilan 31 DPD I Golkar.

Airlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

Ridwan Bae punya penjelasan soal 3 DPD I lain yang tidak ikut hadir di DPP Golkar.

"Mereka sudah memiliki sikap sama (dukung Munaslub), hanya berhalangan hadir," kata dia usai rapat tertutup bersama DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Rabu (6/12/2017).

Ridwan beralasan, ketidakhadiran mereka ke DPP Golkar hari ini lantaran ada kesibukan di provinsinya masing-masing. Ia pun menyebutkan tiga DPD yang berhalangan.

"Ada Maluku, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), karena ada alasannya," jelas politisi senior Golkar ini.

Ridwan menjelaskan, perwakilan DPD I Maluku disebut baru akan tiba di Jakarta pada sore hari ini. Lalu DPD I Sulawesi Utara, sedang ada agenda partai di daerahnya sehingga tidak hadir.

"Kalau NTT, kami sudah komunikasi, mereka sudah rapat dan setuju Munaslub," terang dia.

Bila pernyataan Ridwan benar, artinya seluruh DPD Golkar satu suara soal pemintaan Munaslub Golkar.

2 dari 2 halaman

3 Opsi Waktu Munaslub

Teka-teki Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar sedikit demi sedikit mulai terkuak. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid mengungkapkan kemungkinan waktu penyelenggaran Munaslub.

Ada tiga waktu penyelenggaraan yang jadi opsi. Yakni 16,17 atau 18 Desember 2017.

"Teman-teman pengurus DPP Partai Golkar edang negoisasi waktu dengan Pak Idrus Marham," kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Selasa (5/12/2017).

"Tanggal 15 (Desember) itu ekspektasi waktu yang sedang kita usulkan," tambahnya.

Kepala BNP2TKI itu mengakui, saat ini tengah terhadi perdebatan soal mekanisme Munaslub. Diskusi membahas Munaslub terlebih dulu melalui Rapimas atau tidak.

Kendati begitu, dia menilaiMunaslub dalam waktu dekat diperlukan agar Golkar bisa mengikuti Pilkada serentak pada 2018.

"Kalau tidak ada Munaslub maka ada potensi kita enggak bisa ikut Pilkada karena undang-undang. Apa itu tidak dianggap kegentingan yang memaksa dan kondisi darurat?" Ujar Nusron.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini: