Sukses

Dukung Hadi Panglima TNI, Golkar Tak Beri Banyak Pertanyaan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid, menyatakan, pihaknya tidak memberikan banyak pertanyaan saat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI.

Hal tersebut berdasarkan keputusan bersama DPP Partai Golkar yang mendukung sepenuhnya Hadi Tjahjanto untuk disahkan menggantikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Dari Golkar tidak terlampau banyak pertanyaan," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).

Dia mengatakan, pihaknya menyampaikan pesan mengenai pengamanan akhir tahun, jika Presiden Jokowi segera melantiknya dalam waktu dekat. 

"Tapi memang ada pesan, karena ini akhir tahun kalau presiden segera melantik. Maka beliau akan berhadapan dengan tugas pengamanan akhir tahun," ujar dia.

Dia mengatakan, Golkar juga bertanya mengenai persiapan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 ke Hadi Tjahjanto. Sebab hal itu menjadi fokus masyarakat.

"Sejak dipilihnya calon panglima, kalau disetujui nanti, waktu menuju Pilkada dan Pilpres jadi tidak banyak. Panglima harus mempersiapkan secepatnya mengantisipasi stabilitas ataupun dinamikanya," jelas Meutya.

1 dari 2 halaman

Visi Misi Hadi Tjahjanto

Saat pemaparan visi misi selama kurang lebih 22 menit, Hadi menyampaikan beberapa catatan. Salah satunya, yakni semakin tingginya ancaman serius perang siber pada era informasi saat ini.

"Keamanan nasional lainnya yang harus dihadapi para era informasi saat ini. Dimensi dunia maya hampir dua pertiga aspek kehidupan manusia memerlukan suatu pengamanan di dalamnya," kata Hadi Tjahjanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Dia menjelaskan, serangan siber dalam konteks perang pernah dilakukan Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan program nuklir Iran. Meskipun belum mampu menghentikan program nuklir Iran, konsep ini dapat menjadi suatu opsi yang setara dengan senjata kinetik.

"Pada sisi lainnya, menunjukkan bahwa keamanan dimensi siber harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan dan keamanan nasional," papar Hadi Tjahjanto.

Tak hanya itu, Hadi juga menyinggung mengenai ancaman serangan teroris yang sangat tinggi. Teroris sebagai ancaman bersama secara global.

Terorisme juga digunakan sebagai alat pengondisian wilayah seperti yang terjadi di Suriah dan Irak. Hadi juga menambahkan, situasi itu semakin memanas dengan arus globalisasi informasi yang tidak dapat dibendung.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Artikel Selanjutnya
Sekjen Golkar: Pemecatan Doli Kurnia Tak Berimbas ke Partai
Artikel Selanjutnya
Dipecat dari Golkar, Ahmad Doli Kurnia Buka Diri untuk Dialog