Sukses

Mendagri: Sulit Cegah Hoax di Medsos Jelang Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan agar Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 berjalan baik  ialah menghentikan ujaran kebencian, fitnah, SARA, ataupun hoax dalam kampanye. Khususnya di media sosial.

Meski demikian, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengakui sulitnya membendung aksi tersebut, apalagi dalam media sosial. 

"800 ribu berita di media sosial yang benar hanya 200 ribu. Yang 600 ribu itu fitnah, ujaran kebencian, SARA. Kepolisian baru bisa proses kalau ada pengaduan. Itu problemnya," ucap Tjahjo di Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Dia menuturkan, saat ada pelaku yang ditangkap, kegiatan penyebaran hoax hingga ujaran kebencian bukannya malah berhenti. Namun, semakin banyak yang bermunculan.

"Satu ditangkap, tumbuh seribu. Fitnahnya macam-macam," jelas Tjahjo.

Dia menuturkan, jika ini tetap dipertahankan, bukan hanya memengaruhi kualitas pemilu di Indonesia, melainkan juga kualitas demokrasi dan pemimpinnya.

"Ini sebuah proses yang kalau jadi panutan, ya akan bahaya. Pilih calon berkualitas, calon objektif, enggak akan bisa," pungkas Tjahjo Kumolo.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

1 dari 2 halaman

Wilayah Rawan Saat Pilkada

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta polisi menganggap semua daerah peserta Pilkada 2018 rawan. Walaupun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018. Pada 2018 ini, ada 171 daerah yang akan ikut dalam pesta demokrasi.

"Semua daerah berpotensi mengalami gangguan. Ini penting untuk antisipasi dini," ucap Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa, 28 November 2017.

Dia mengingatkan agar polisi tidak hanya melihat gangguan datang dari para pemilih, tapi juga dari calon peserta pilkada 2018.

"Biasanya calon juga bisa menyebabkan. Ada yang tak menerima kekelahan. Atau tim suksesnya yang membuat suasana seperti itu. Sehingga ini yang perlu diawasi," kata Tjahjo.

Artikel Selanjutnya
Istana: Presiden Jokowi Tak Kumpulkan Buzzer Politik
Artikel Selanjutnya
Polisi Selidiki Sepak Terjang Sindikat Saracen di Pilkada DKI