Sukses

Dewan Pakar Golkar: Setya Novanto Sudah Legawa Mundur

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menyarankan DPP Partai Golkar mempertimbangkan untuk menggelar rapat pleno menentukan jadwal musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Meski begitu, menurut dia, seharusnya DPP Partai Golkar dapat menghormati dan menghargai posisi Setya Novanto yang masih menduduki posisi sebagai ketua umum.

"Biar bagaimana juga beliau juga sedikit banyaknya berbuat untuk Golkar. Jadi jangan juga teman-teman lantas seperti kacang lupa kulitnya juga," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017).

Wakil Ketua MPR itu menyebut saat ini pelaksanaan munaslub tinggal menunggu kesepakatan bersama berdasarkan mekanisme yang ada.

"Tidak usah terlalu terburu nafsu juga, tidak perlu diulur-ulur kalau memang sudah sepakat," ujar dia.

Mahyudin juga mengatakan, jika Setya Novanto sudah legawa mengundurkan diri dari posisinya saat ini.

"Beliau (Setnov) sudah legawa, saya kira bukan hanya mengundurkan diri, tapi siap melaksanakan Munaslub sesuai mekanisme dan aturan," jelas Mahyudin.

1 dari 2 halaman

Berebut Kursi Ketua Umum

Sebagian besar DPD I mendesak DPP segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Hal ini dilakukan untuk mencari pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.

Saat ini ada 4 kader partai Golkar yang siap berebut kursi Setya Novanto.

"Tadi saya dapat konfirmasi kalau Pak Airlangga Hartarto, Pak Aziz Syamsudin, dan Ibu Titiek Soeharto, serta Pak Idrus Marham sudah mengatakan mau maju (menjadi Ketua Umum Partai Golkar). Jadi sudah ada empat calon," kata Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTT Melki Laka Lena di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Meski begitu, kata Melki, calon potensial yang mampu menggantikan Setya Novanto akan bergantung pada keinginan para pemilik suara. Melki juga tidak menampik bahwa calon pemimpin Golkar kelak akan mempertimbangkan dari sisi pemerintah maupun masukan publik.

Mekanisme pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, kata dia, bisa berlangsung melalui musyawarah mufakat untuk satu nama atau dengan pemilihan.

"Yang pasti AD/ART Partai Golkar itu memiliki aturan main bahwa menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar harus mendapatkan minimal 30 persen suara. Jika hanya ada satu orang yang memenuhi persyaratan minimal 30 persen suara, maka akan aklamasi. Kalau dua orang yang punya minimal 30 persen suara maka pemilihan," terang Melki.

Saksikan video di bawah ini: