Sukses

Zumi Zola: OTT KPK di Luar Sepengetahuan Saya

Atas kejadian ini, Zumi Zola menegaskan sikap yang diambil adalah patuh terhadap proses hukum.

Liputan6.com, Jambi - Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang melibatkan beberapa pejabat di lingkup pemerintahannya, di luar sepengetahuannya sebagai gubernur.

"OTT itu di luar sepengetahuan dan kontrol saya sebagai Gubernur Jambi. Saya tidak pernah memerintahkan secara lisan maupun tulisan, apapun itu bentuknya yang melanggar hukum," kata Zumi Zola saat jumpa pers di rumah dinasnya, Jambi, Jumat 1 Desember 2017.

Atas kejadian ini, Zumi Zola menegaskan sikap yang diambil adalah patuh terhadap proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

"Menghormati para petugas KPK yang datang ke Jambi melaksanakan tugasnya. Saya pun ditanyakan apabila dipanggil KPK saya katakan Insyaallah saya siap. Itu karena saya sebagai warga negara dan juga sebagai pejabat negara, harus tunduk pada hukum," jelasnya.

Zumi Zola mengungkapkan, dirinya sengaja mengggelar konferensi pers untuk memberi penjelasan dan klarifikasi terhadap berbagai pemberitaan di media.

"Sebagai gubernur, saya sangat prihatin dengan adanya OTT KPK," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Bahkan katanya, dia bersama Wakil Gubernur Jambi sudah mengingatkan kepada seluruh pejabat Pemprov Jambi untuk bekerja maksimal dan jangan melawan hukum, apapun bentuknya.

Dirinya juga mengaku mengkomunikasikan kepada DPRD Provinsi Jambi untuk sama-sama membangun Jambi melalui program-programnya.

"Tentu dengan menjaga nama baik daerah. Dalam artian, jangan sampai terjadi masalah hukum," kata Zumi Zola.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tak Ganggu Pemerintahan

Zumi Zola memastikan roda pemerintahan Provinsi Jambi tidak terganggu dengan OTT KPK. Untuk posisi pejabat-pejabat yang dinyatakan tersangka oleh KPK, dia sudah menggantinya.

Sedangkan untuk jabatan Sekda sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri agar secepatnya melantik pejabat defenitif yang merupakan hasil lelang jabatan.

"Intinya program pembangunan Jambi dan roda pemerintahan tidak terganggu," tegasnya.

Dirinya berharap agar proses hukum KPK tersebut dapat segera selesai dan masyarakat Jambi kembali tenang.

"Sejak kejadian OTT sampai saat ini, saya tetap berada di Jambi dan menjalankan tugas seperti biasa. Kalaupun saya ke Jakarta itu mungkin ada undangan dari presiden atau acara yang tidak bisa diwakilkan," katanya.

Saksikan vidio pilihan di bawah ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.