Sukses

Desak Munaslub, DPP Golkar Singgung Dukungan ke Jokowi

Usulan agar penyelenggaraan Munaslub merupakan murni desakan dari pengurus di daerah.

Liputan6.com, Jakarta - Desakan agar Partai Golkar segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk segera mengganti Setya Novanto dari jabatan ketua umum semakin menguat.

Ketua Pemenangan Pemilu Sumatera I Partai Golkar Andi Sinulingga meminta agar pelaksanaan Munaslub tidak ditunda terlalu lama.

"Munaslub mendesak untuk dilakukan segera. Publik menanti konsistensi kita," ujar Andi di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Menurut Andi, usulan agar penyelenggaraan Munaslub merupakan murni desakan dari pengurus di daerah. Karena itu, DPP perlu mendengar usulan tersebut demi kepentingan partai.

"Perlu dipertimbangkan oleh DPP Golkar agar segera melakukan rapat pleno kembali untuk merespon aspirasi yang berkembang dari daerah-daerah," ucapnya.

Menurut Andi, desakan Munaslub tidak boleh diabaikan. Apalagi, partai berlambang beringin berada dalam barisan pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Munaslub mendesak untuk dilakukan segera. Publik menanti konsistensi kita, Jika benar kita mendukung Jokowi berdasarkan persamaan cita-cita dan idealisme, maka perilaku kita harus sejalan dengan Pak Jokowi," kata dia.

Meski begitu, Andi mengaku dirinya tetap menghormati hasil dari rapat pleno Partai Golkar yang menunjuk pelaksana tugas (plt).

"Saya sebagai pengurus menghormati hasil rapat pleno. Secara pribadi saya menyampaikan di rapat bahwa sebaiknya DPP segera menetapkan Plt dan mengagendakan jadwal Munas yang didahului Rapimnas," jelas Andi.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Munaslub Paling Lambat Desember

Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad juga mendesak DPP Golkar menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Saya usulkan Desember di Jakarta, Golkar menggelar munaslub," kata Fadel kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menyampaikan, Golkar harus menggelar munaslub agar bisa mengikuti pilkada serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019. Sebab, aturan kepemimpinan Golkar di bawah pelaksana tugas ketua umum saat ini tidak ada dalam AD/ART Golkar.

"Makanya kita fokus untuk merencanakan munaslub. Besok Dewan Pembina kumpul," ujar dia.

Fadel menambahkan, sebagai partai besar, Golkar tidak boleh absen dalam agenda-agenda politik nasional.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.