Sukses

3 Mata Anggaran RAPBD DKI Zaman Anies Paling Sedot Perhatian

Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan terus menjadi perbincangan masyarakat. Ini menyusul duit yang dianggarkan dalam sejumlah pos mengalami pembengkakan ketimbang tahun sebelumnya.

Di tengah kehebohan terkait anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan yang melonjak drastik, masyarakat kini kembali dibuat kaget. Dalam RAPBD 2018, anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI juga mengalami peningkatan berlipat-lipat.

Tak hanya itu, warga juga menyoroti pos anggaran terkait rencana renovasi kolam air mancur di Gedung DPRD DKI Jakarta. Padahal, alokasi anggaran ini sebelumnya dicoret oleh Sumarsono lantaran tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Lantas, mengapa itu kembali dihidupkan? Untuk mengungkap itu semua, berikut 3 mata anggaran dalam RAPBD DKI yang menjadi sorotan.

 

1 dari 4 halaman

1. TGUPP

Salah satu anggaran yang mendapat perhatian masyarakat terkait dengan pembiayaan TGUPP. Pasalnya, dalam draf anggaran sebelum pembahasan dengan Dewan, besar anggaran TGUPP mencapai Rp 2,3 miliar. Namun, setelah dibahas oleh DPRD DKI Jakarta, anggaran itu naik menjadi Rp 28 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan di balik kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pada APBD 2018. Ia mengatakan, langkah itu sebagai pembenahan praktik keliru yang selama ini terjadi.

Pada periode-periode sebelumnya, staf gubernur digaji dari sumber di luar APBD. Menurut Anies, bila staf gubernur dibiayai swasta, maka akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Pada kepemimpinan Anies, TGUPP akan dibiayai APBD. Dengan masuknya anggaran staf gubernur melalui APBD, kata Anies, anggaran akan transparan dan tidak bergantung pada swasta.

"Jadi alhamdulillah kita akan menghentikan praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang bekerja membantu gubernur," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa, 21 November 2017.

Ia mengatakan, dengan memasukkan pos TGUPP dalam APBD, penggunaannya akan lebih transparan. Praktik semacam itu, menurut Anies, lebih sesuai prinsip good governance.

 

2 dari 4 halaman

2. 'Manjakan' Anggota DPRD DKI

Tak hanya TGUPP, masyarakat juga memelototi anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI. Ini menyusul duit yang direncanakan tersebut mengalami kenaikan yang berlipat-lipat.

Dalam situs apbd.jakarta.go.id, anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI menjadi Rp 107,79 miliar. Angka itu naik empat kali lipat dari tahun sebelumya, yang hanya Rp Rp 28,75 miliar di APBD 2017. Artinya kenaikan itu mencapai Rp 78 miliar.

Tidak sampai di situ. Liputan6.com menemukan beberapa mata anggaran lain yang naik signifikan. Misalnya saja, anggaran pembahasan Badan Anggaran DPRD DKI.

Tahun lalu, alokasinya hanya Rp 3,8 miliar. Dalam RAPBD 2018, anggarannya naik empat kali lipat menjadi Rp 16,1 miliar. Kenaikan mata anggaran itu belum seberapa.

Mata anggaran Pembahasan panitia khusus dan kepanitian lain juga naik. Di tahun 2017, Pemprov DKI hanya menganggarkan Rp 3,6 miliar. Namun, pagu anggaran di RAPBD 2018 menjadi Rp 29,2 miliar.

Ada lagi biaya medical check up bagi pimpinan dan anggota Dewan. Tahun lalu nilai pagunya hanya Rp 689 juta. Di R-APBD 2018 pagunya naik jadi Rp 1,2 miliar.

Soal kenaikan anggaran kunjungan kerja, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana membantah, kenaikan anggaran menjadi Rp 79 miliar itu sebagai kenaikan yang drastis.

"Itu masalah volume kali, yang ini kan 12 bulan. Yang 2017 cuma 3 bulan, setahu saya tuh begitu," ucap dia.

Detail anggaran kunker di antaranya untuk uang harian perjalanan dinas. Pada situs apbd.jakarta.go.id, uang harian sebesar Rp 31 miliar ditujukan untuk 7.752 orang.

Menurut anggota komisi A DPRD DKI Syarif, dalam sebulan, anggota Dewan melakukan kunker 2-3 kali.

Sedangkan uang harian perjalanan dinas Rp 4 juta per harinya.

 

3 dari 4 halaman

3. Air Mancur Gedung DPRD DKI

Anggaran lainnya yang menjadi sorotan publik terkait renovasi air mancur DPRD DKI yang mencapai Rp 620,7 juta. Padahal, alokasi uang untuk pos tersebut sebelumnya telah dihapus oleh Sumarsono, yang saat itu menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta.

Sumarsono mencoret beberapa anggaran RAPBD 2017. Penghapusan alokasi anggaran itu lantaran tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Namun setahun berselang, anggaran itu kembali muncul di RAPBD DKI 2018. Nilai uang itu akan digunakan untuk pembelian bibit tanaman, mesin pompa, hingga pengadaan konstruksi reservoir.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan, anggaran tersebut wajar karena kolam dapat menambah kesejukan dan persatuan antara eksekutif dan legislatif.

"Jadi di depan ada air mancur, di belakang juga mau ada. Ya kita hargai, mungkin bisa menambah kesejukan di teman-teman di DPRD,’’ kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Selain itu, lanjut dia, air mancur juga akan meningkatkan persatuan antara eksekutif dan legislatif.

"Alhamdulillah, jadi sejuk. Jadi air mancur itu menambah kesejukan di kita dan air itu sumber kehidupan. Jadi kalau airnya mancur kehidupannya juga terpancur," tambah Sandiaga.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Artikel Selanjutnya
Ribut Kenaikan Anggaran DPR, Ini Jawaban Sri Mulyani
Artikel Selanjutnya
Anggaran RPTRA Hilang dari APBD, Djarot Serahkan ke Mendagri