Lukman Edy: DPR Tidak Boleh Tersandera soal Setya Novanto

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar memutuskan Setya Novanto tetap menjadi Ketua DPR sebelum tersangka kasus e-KTP itu menjadi terdakwa. Setya Novanto sendiri meminta agar tidak ada rapat pleno ataupun sidang MKD terkait kemungkinan menonaktifkannya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Lukman Edy berharap, keputusan Golkar ini tidak menyandera kepentingan lembaga perwakilan rakyat.

"Menurut saya DPR tidak boleh tersandera dengan surat seperti itu. DPR harus melanjutkan proses berikutnya," ujar Edy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Namun, dia menyerahkan ke masing-masing fraksi yang ada di DPR dalam menyikapi hal ini.

"Kalau fraksi-fraksi misalnya sikapnya menunggu, ya tunggu. Tapi kalau kemudian fraksi-fraksi punya inisiatif mempercepat, ya harus dipercepat," ucap Edy.

Sementara, dia mengatakan, terkait surat Setya Novanto tersebut adalah urusan internal Partai Golkar.

"Itu surat internallah ya, menurut saya tidak untuk DPR itu. Surat pribadilah itu," jelas Edy.