Sukses

Indonesia Dorong Myanmar-Bangladesh Repatriasi Pengungsi Rohingya

Liputan6.com, Manila - Pemerintah Indonesia mendorong pemerintah Myanmar dan Bangladesh untuk bekerja sama dalam upaya merepatriasi atau memulangkan para pengungsi Rohingya dari Bangladesh kembali ke Myanmar.

"Diperlukan kerja sama antara Myanmar dan Bangladesh untuk menangani repatriasi pengungsi," kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat ditemui di Manila, Filipina, Minggu (12/11/2017).

Untuk itu, menurut Menlu, pemerintah Indonesia terus mendorong agar pemerintah Myanmar dan Bangladesh segera menyelesaikan dan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Repatriasi Pengungsi dari Bangladesh kembali ke Myanmar.

"Kami menekankan bahwa semakin cepat draft MoU repatriasi ini ditandatangani mereka maka akan semakin baik. Maka kita dorong agar draft MoU repatriasi ini dapat segera ditandatangani," ujar Retno.

Selain itu, Menlu RI juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendorong kemajuan perbaikan keadaan di Rakhine State, Myanmar.

"Keinginan Indonesia itu untuk terus membantu proses perbaikan di Rakhine. Kami bisa saja setelah suasana tidak memanas lagi, kita tinggal, tetapi kami tidak seperti itu," ucap Retno seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi menyerahkan prakarsa Formula 4+1 kepada pemimpin Myanmar Daw Aung San Suu Kyi sebagai solusi untuk menangani krisis di Rakhine State.

1 dari 2 halaman

4 Elemen Utama

Solusi Formula 4+1 untuk Rakhine State itu terdiri dari empat elemen utama, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan; menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Satu elemen lainnya adalah pelaksanaan rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan.

Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran bantuan dipimpin oleh pemerintah Myanmar, namun melibatkan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan beberapa negara, termasuk Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: