Kuasa Hukum: Setnov Boleh Tidak Memenuhi Panggilan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Kuasa Hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan bahwa kliennya boleh tidak memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk kasus korupsi e-KTP. Sebagai saksi, kata Fredrich, Novanto memiliki hak untuk tidak memenuhi panggilan penyidik.

"Agar dimengerti, jika ada panggilan, maka yang dipanggil bisa ada opsi, yaitu datang sesuai dengan panggilan atau pemberitahuan ada kegiatan atau sakit, atau sama sekali tidak hadir tanpa pemberitahuan," kata Fredrich kepada Liputan6.com, Minggu (12/11/2017).

Selain itu, dia juga mengacu kepada keputusan praperadilan untuk pria yang karib disapa Setnov itu. Menurut dia, dalam putusan tersebut hakim meminta agar KPK menghentikan penyidikan kliennya sebagaimana terdapat pada sprindik nomor 56/01/07/2017.

"Putusan praperadilan, saya memberikan satu, dalam putusan praperadilan nomor tiga menyatakan memerintahkan termohon atau KPK untuk menghentikan penyidikan sebagaimana Sprindik nomor 56," ujarnya.

KPK sendiri akan memanggil Ketua DPR Setya Novanto sebagai saksi dalam kasus korupsi e-KTP. Pemeriksaan terhadap Setnov sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solition Anang Sugiana Sudihardjo, dijadwalkan pada Senin, 13 November 2017 besok.

"Ya benar surat panggilan sudah kami sampaikan untuk jadwal pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo), Senin 13 November 2017," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu siang.

Ketua Umum Partai Golkar itu juga sebelumnya sudah pernah dipanggil sebagai saksi untuk Anang, pada 30 Oktober 2017 dan 6 November 3017. Namun, saat itu Setnov mangkir dari panggilan KPK.