Sukses

KPAI Minta Anies-Sandi Jabarkan KJP Plus ke Publik

Program KJP Plus dinilai masih belum dipahami publik. Banyak aspek yang perlu diperhatikan dengan saksama.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus. Sebab, program itu dinilai masih belum dipahami publik.

"Soalnya (nilai) plusnya masih belum paham juga, plusnya seperti apa. Tapi kan anak enggak sekolah (katanya) juga dapat," ucap Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti di kantor Wapres, Jakarta, Senin (6/11/2017).

KJP Plus masuk penggodokan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD DKI 2018. Nilainya pun cukup fantastis yakni Rp 4,1 triliun.

Retno menilai, anak putus sekolah bisa saja diberi KJP Plus. Mereka bisa memanfaatkannya untuk mengikuti kursus. Hanya saja penggunaannya perlu diawasi.

"(Resikonya) ya pasti banyak. Itu agak repot secara teknis. Harus punya pendataan. Jadi dinas sosialnya yang bekerja," kata Retno.

Terlebih, lanjut dia, banyak anak jalanan di Jakarta bukan warga DKI. Selain itu, Pemprov DKI juga harus memastikan penerima KJP Plus yang putus sekolah bisa mendapat pendidikan informal yang tepat.

"Kalau begitu, didukung dong. Karena niatnya baik. Anak sekolah harus disekolah, enggak bisa jualan di pasar, atau pengamen, atau meminta-minta," pungkas Retno.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tahun Depan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, akan segera merealisasikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada siswa-siswi di Ibu Kota. KJP Plus merupakan salah satu program utamanya bersama Anies Baswedan.

Sandiaga akan memastikan program KJP Plus masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018. Pembahasannya saat ini sudah dimulai.

Dengan begitu, warga Jakarta bisa memanfaatkannya tahun depan. Anggaran untuk KJP Plus sendiri tidak masuk dalam APBD-Perubahan 2017.

"Karena di (APBD) 2017 sudah diketok perubahannya," kata Sandi di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (19 Oktober 2017).

Ia kini tengah mengkoordinasikannya dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI.

"KJP Plus sekarang ini sudah ditunggu masyarakat. Itu bisa dihadirkan segera," ucap Sandi.

KJP Plus merupakan program Anies-Sandi saat berkampanye dalam Pilkada DKI 2017. Program ini masuk rencana 100 hari pertama setelah mereka dilantik.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.