Megawati: Penegakan Hukum di Indonesia Masih Buruk

Liputan6.com, Jakarta: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri prihatin dengan masih buruknya penegakan hukum di Indonesia. Menurut Presiden RI periode 2001-2004 itu, Ahad (9/1), tahun 2010 diwarnai oleh memburuknya kepatuhan pada hukum yang merupakan fondasi dari tertib sosial dan rasa saling percaya. "Hukum seolah-olah ditampilkan sebagai garda terdepan untuk melayani keadilan," katanya.

Megawati mengatakan, penegakan hukum telah kehilangan martabat dan substansi keadilan. Sehingga hukum lebih mudah ditegakkan kepada rakyat jelata, namun tidak berdaya ketika menghadapi mafia pajak Gayus Tambunan, kejahatan perbankan, seperti kasus Bank Century serta pencurian kekayaan alam. "Hal inilah yang menjadi masalah pokok selama tahun 2010. Hukum justru takluk di telapak kaki kekuasaan," tuturnya.

Pada bagian lain Megawati juga menyatakan, tingkat kemiskinan terus bertahan, sementara angka pengangguran bertahta angkuh pada tingkat yang mencemaskan. Arah pembangunan dan pengelolaan ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar telah membikin pemerintah lalai akan fungsi distribusi yang berkeadilan.

"Saya paham betul bahwa tantangan yang dihadapi bangsa ini tidak kecil, tidaklah ringan. Karena itulah diperlukan konsolidasi dan mobilisasi semua kekuatan kolektif kita sebagai bangsa untuk bergotong royong menjawab tantangan tersebut," katanya.

Konsolidasi itu, menurut dia, bukan soal bagi-bagi kekuasaan. Tetapi, soal ideologi, soal masa depan bersama yang diidealkan, soal nation and character building (membangun karakter bangsa) dan soal keberpihakan kepada rakyat. Untuk itu semua, Megawati mengemukakan, sebagai bangsa, harus berani memutar haluan dan mesti kembali mengukuhkan konsensus yang telah dicapai oleh para pendiri Republik ini.(IAN/Ant)