PPP Akan Ajukan Usul Inisiatif untuk Revisi UU Ormas

Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengajukan usul inisitif revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017. Tujuannya, untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam UU tersebut.

"PPP akan mengajukan usulan revisi terhadap UU Ormas, menjadi usul inisiatif DPR dan dimasukkan ke Program Legislasi Nasional 2018 pada masa sidang pertama," kata Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi di Jakarta, Minggu 29 Oktober 2017.

Menurut dia, ada sejumlah hal yang masih bisa diperdebatkan dalam UU Ormas, antara lain peran pengadilan karena jangan sampai peran pengadilan dihapuskan dari UU Ormas.

Dia mengatakan walaupun asas hukum administrasi pemerintahan berlaku, kalau tidak dieksplisitkan dalam norma UU, maka dikhawatirkan akan menjadi pasal karet.

"Hal itu karena seolah-olah pengadilan tidak memiliki wewenang. Padahal, pengadilan adalah tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan," ujar Baidowi seperti dikutip Antara.

Anggota Komisi II DPR RI itu menilai ada sejumlah pasal yang hilang, misalnya lembaga yang dibubarkan pemerintah karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, bisa menggugat di pengadilan. Sedangkan sebelumnya, bila pemerintah hendak membubarkan sebuah organisasi, harus sesuai dengan keputusan pengadilan.

"Hal lain adalah terkait dengan hukuman, apakah pelanggar akan mendapat hukuman seberat yang diatur dalam UU Ormas atau tidak," katanya.