Infrastruktur Transportasi Tunjang Pemerataan Kesejahteraan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan melakukan berbagai terobosan pembangunan infrastruktur transportasi selama 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pembangunan transportasi yang diprioritaskan untuk wilayah-wilayah terdepan, terisolasi, dan rawan bencana mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dan menekan disparitas harga. Program seperti tol laut dan pembangunan bandara-bandara baru dilakukan untuk mewujudkan konektivitas, pemerataan kesejahteraan dan ekonomi yang berkeadilan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan ini dilakukan sebagai langkah nyata dalam mendukung program Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan dan mengurangi ketimpangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Negara dengan pembangunan perekonomian yang baik tentu mempunyai pendapatan yang meningkat, pertumbuhan ekonomi yang lancar, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur transportasi menunjang pembangunan ekonomi sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan dan ekonomi yang berkeadilan. Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai penghubung distribusi ekonomi, politik, dan sosial budaya.Tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai, maka pembangunan perekonomian dapat terhambat.

Keberadaan transportasi mampu memperkuat, memajukan, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terisolasi, dan rawan bencana. Selain itu, dapat meningkatkan konektivitas nasional antara Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah, dan Indonesia Bagian Timur serta meningkatkan efesiensi dan efektifitas transportasi nasional.

Sektor transportasi mempunyai peran yang strategis sehingga harus dapat menjalin konektivitas antarpulau dan mampu mewujudkan aksesibilitas ke seluruh wilayah tanah air Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Kementerian Perhubungan membangun bandar udara baru dan melakukan rehabilitasi bandar udara di daerah pedalaman dan terpencil. Tujuannya untuk memacu potensi dan berkembangannya simpul-simpul ekonomi, meningkatkan aksesbilitas daerah-daerah tujuanwisata, meningkatkan distribusi produk dan jasa.

Kelima belas bandar udara baru yang dibangun yaitu Bandar Udara Tambelan-Tambelan, Bandar Udara Letung-Anambas, Bandar Udara Tebelian-Sintang, Bandar Udara Muara Teweh-Barito Utara, Bandar Udara Samarinda Baru-Samarinda, Bandar Udara Maratua-Berau, Bandar Udara Miangas-Kep. Talaud, Bandar Udara Siau-Kep. Siau. Bandar Udara Kertajati-Majalengka, Bandar Udara Buntu Kunik-Tanah Toraja, Bandar Udara Morowali-Morowali, Bandar Udara Namniwel-Buru, Bandar Udara Kabir/Pantar-Alor, Bandar Udara Werur-Tambrauw, dan Bandar Udara Koroway Batu-Boven Digoel. 

Bandar Udara Miangas yang terletak di Kepulauan Talaud merupakan bandar udara yang telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pembangunan bandar udara ini adalah perwujudan dari program Nawa Cita untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Bandar udara ini juga menjalin konektivitas antar wilayah yang dapat membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Miangas.

“Beberapa teman di Miangas mengatakan dengan adanya bandara di Miangas itu membuat mereka bersemangat berkehidupan, berekonomi, dan produktivitas meningkat. Saya pikir inilah bentuk keberhasilan pembangunan yang dilakukan Pemerintah di wilayah-wilayah pinggiran,” ucap Menhub.

Nelayan Miangas Petrus Mambu mengatakan bandar udara ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat Miangas terhadap transportasi. Bandar udara ini memudahkan masyarakat untuk bepergian ke daerah-daerah lain di Indonesia. Menurut tokoh masyarakat Miangas Hibor Arunda’a kehadiran bandar udara Miangas memberikan dampak yang baik dan mengubah dinamika kehidupan masyarakat di Miangas.

Kini masyarakat tak hanya mengandalkan kapal perintis, akan tetapi juga tersedia pesawat terbang untuk transportasi sehari-hari. Ia berharap jumlah frekuensi penerbangan dari dan ke Miangas ditambah. Saat ini penerbangan maskapai Wings Air yang melayani penerbangan ke Miangas hanya satu kali seminggu.

“Mereka beli kopra lalu dipasarkan di Bitung atau Tahuna. Kopra ini dimuat dengan kapal perintis kemudian mereka terbang menggunakan pesawat ke Manado. Mereka jemput kopra lalu uangnya dibelanjakan sembako untuk kebutuhan di Miangas. Setelah itu mereka kembali ke Miangas menggunakan kapal perintis karena membawa barang,” ungkap Hibor Arunda’a.

Pembangunan infrastruktur transportasi juga terbukti mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dan menurunkan disparitas harga. Hal ini pun dirasakan masyarakat Ilaga di Kabupaten Puncak, Papua. Berkat pembangunan Bandar Udara Ilaga, masyarakat merasakan penurunan harga semen sebesar 50%. Tak hanya itu, harga BBM pun mengalami penurunan.

“Papua itu daerah terjauh dan sulit dijangkau. Harga BBM di sana Rp 50.000/liter, namun kalau lagi langka harga BBM bisa Rp 100.000/liter. Oleh karenanya, Pemerintah lakukan kebijakan BBM 1 harga. Sekarang BBM bisa dijangkau dengan harga Rp 6.500/liter. Selanjutnya Pemerintah masih terus berupaya selain harga BBM, harga bahan pokok juga menurun,” jelas Menhub.

Bupati Puncak Jaya, Papua Willem Wandik pun merasakan kehadiran negara melalui Pemerintah Pusat dengan semangat bagaimana negara hadir di daerah-daerah terpencil bahkan seluruh Indonesia sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik.

“Mulai sekarang sudah ada pemerintah pusat, dalam hal ini perhubungan, sudah memerhatikan bandar udara di sana. Tadinya ekonomi masih mahal dan akhirnya semakin banyak transportasi, pesawat semakin banyak masuk. Satu hari saja 30 – 40 (pesawat) kali masuk sehingga roda pemerintahan, ekonomi semakin naik, dan Puji Tuhan harga mulai semakin turun,” jelas Willem Wandik.

Upaya Kemenhub membangun bandar udara di daerah-daerah terpencil dan menyediakan pelayanan angkutan udara perintis sebagai jawaban atas kondisi geografis Indonesia yang memiliki bentangan yang tersebar dan sangat luas, dan masyarakat yang mendiami wilayah tersebut berhak mendapatkan layanan transportasi yang terjangkau dan memadai, yang disediakan oleh pemerintah.

Selain itu, Kementerian Perhubungan mempunyai program unggulan tol laut. Tol laut ini memiliki13 rute yang dapat mempermudah dan mempercepat proses distribusi kebutuhan pokok. Berdasarkan hasil kajian program ini telah mampu menurunkan disparitas harga produk-produk dan komoditas yang berbeda antara wilayah Indonesia Barat dan wilayah Indonesia Timur.

Penurunan disparitas harga ini sudah dirasakan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Sejak ada tol laut, harga barang di daerah tersebut mengalami penurunan sebesar 10 – 20%. Sesuai data dari Kementerian Perdagangan, harga semen sebesar Rp 55.000 pada Agustus 2016 mengalami penurunan sebanyak 14% menjadi Rp 47.500 pada Juni 2017. Bahan pokok seperti beras pun turut mengalami penurunan dari harga Rp 14.000 pada Agustus 2016 menjadi Rp 10.500 pada Mei 2017.

Transportasi menjadi salah satu rantai penting dalam jaringan mobilitas penumpang dan distribusi barang maupun jasa yang dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan. perekonomian, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur transportasi ini menjadi pijakan perekonomian Indonesia agar mampu mencapai puncak kejayaannya dengan menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045.

(*)