Sukses

Menkumham: Koordinasi Aparat Lebih Penting dari Densus Tipikor

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly enggan bicara banyak soal wacana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi. Baginya yang terpenting adalah meningkatkan koordinasi antarseluruh penegak hukum yang ada di Indonesia.

"Saya selalu mengatakan koordinasi antarseluruh penegak hukum yang ada itu lebih penting, sinkronisasi, dan satu roadmap bersama. Ini yang perlu kita tindak lanjuti," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Tak hanya itu, lanjut Yasonna, dirinya setuju dengan apa yang dikatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pentingnya kebersamaan dan koordinasi.

"Kemarin teman-teman dari KPK, Pak Saut, Pak Agus juga bilang, saran saya tentang perlunya kebersamaan koordinasi dalam membentuk roadmap terintegrasi penting. Saya kira itu perlu kita lakukan," kata dia.

Meski begitu, Yasonna mengaku ide dari Kapolri soal pembentukan Densus Antikorupsi juga baik. Karena semangatnya untuk memberantas korupsi.

"Semangat itu pemberantasan korupsi bagaimana biar lebih cepat, seperti kata presiden cepat itu penting. Tapi kan dia (Kapolri) sudah menimbulkan polemik. Yah kita duduk saja bersama," tuturnya.

1 dari 2 halaman

Budaya Antikorupsi

Yasonna menilai, yang lebih penting lagi adalah bagaimana membangun budaya antikorupsi dengan program gerakan moral antikorupsi melalui pendidikan.

"Ini kan kita ini masih berada pada tahap enforcement. Padahal sebetulnya kalau dari bawah itu budaya itu sendiri, kultur masyarakat untuk antikorupsi mulai dari anak SD kita, bahkan TK, sudah kita ajarkan budaya antikorupsi sampai ada 20 tahun ke depan kita sudah punya generasi baru," papar Yasonna.

"Kita lihat ini juga anak-anak muda ini antikorupsi, setelah masuk di birokrasi ikut-ikutan juga, ini ada yang salah ini," Yasonna memungkas.

Sebelumnya, Polri tengah mempersiapkan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK punya pendapat sendiri. Dia ingin fokus pemberantasan korupsi dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi cukup biar KPK dulu. Toh sebenarnya polisi, kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas, dan itu bisa. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu. Tim yang ada sekarang juga bisa," kata JK.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Artikel Selanjutnya
Pansus Angket: Ada Indikasi Pelanggaran di Lembaga KPK
Artikel Selanjutnya
Pimpinan Dewan: Korupsi Kemenhub Sistemik, DPR Perkuat Pengawasan