Pengumuman Tes CPNS di Medan Membingungkan

on

Liputan6.com, Medan: Puluhan peserta ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemerintah Kota Medan, Sumatra Utara, mendatangi kantor DPRD setempat, baru-baru ini. Mereka menuntut kepastian status kelulusan dalam proses CPNS.

Kedatangan mereka, seorang di antaranya bernama Maria Tamun, karena ada kejanggalan dalam pengumuman hasil tes CPNS. Di situs website Pemkot Medan, nama Maria dinyatakan lulus. Namun, dalam pengumuman di surat kabar, nama Maria menghilang alias tak tercantum.

Sebaliknya, di website resmi Pemkot Medan nama Patrick Toga Tua Samosir dinyatakan tidak lulus. Namun di surat kabar, namanya tercantum sebagai peserta lulus. Lucunya, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Pemkot Medan terkait masalah tersebut.

DPRD Sumut hanya mendengar keluhan dan masukan peserta CPNS. Mereka berjanji akan mengecek masalah itu ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan.

Kisruh pengumuman CPNS juga terjadi di Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Warga dan peserta CPNS menuding proses penerimaan pegawai baru abdi negara itu sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kericuhan berawal ketika ketua DPRD Buton Utara Andri Afif dianggap melarikan diri dari ratusan warga yang menggelar unjuk rasa. Melihat hal itu, pengunjuk rasa kemudian melempari gedung DPRD dengan menggunakan batu. Akibatnya kaca bagian depan hancur berantakan.

Polisi yang ada berusaha menenangkan emosi warga. Namun, itu hanya sesaat. Warga kembali menerobos masuk ke dalam gedung DPRD dan mencari anggota Dewan yang ada. Lagi-lagi mereka tak menemui siapa pun. Warga akhirnya mengamuk dan menghancurkan semua fasilitas ruangan ketua DPRD.

Situasi ini memaksa staf kantor memanggil Andri Afif untuk segera menemui pengunjuk rasa. Dalam tuntutannya, pengunjuk rasa mendesak Dewan segera memanggil paksa kepala Badan Administrasi Kepegawaian Daerah dan Sekretaris Daerah Buton Utara untuk dimintai keterangan terkait proses penerimaan CPNS. Menurut pengunjuk rasa, kedua pejabat daerah merupakan aktor utama terjadinya praktik KKN dalam proses penerimaan CPNS 2010.

Menanggapi tuntutan pengunjuk rasa, Andri Afif berjanji akan segera memanggil kedua pejabat tersebut. Selain itu, untuk membuktikan terjadinya praktik KKN, DPRD akan segera membentuk panitia khusus.(ULF)
Suka artikel ini?

1 Comments