Alasan DPRD DKI Tidak Gelar Paripurna Istimewa untuk Anies-Sandi

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan, paripurna istimewa tidak wajib bagi gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik.

"Paripurna istimewa kan sunah. Artinya dilaksanakan boleh, tidak ya tidak apa-apa. Kan perbedaan pelantikan," kata Gembong di Gedung DPRD DKI, Rabu.

"Kalau Jokowi-Ahok dilantik di paripurna istimewa, yang melantik Mendagri atas nama Presiden. Sekarang kan dilantik langsung oleh Presiden," dia melanjutkan.

Gembong menjelaskan ketentuan paripurna istimewa tertuang pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, paripurna istimewa tidak wajib dilakukan, tapi memang diamanatkan dalam waktu 14 hari setelah pelantikan.

Gembong menyatakan, tidak adanya paripurna istimewa tidak berarti pemerintahan Anies-Sandi tidak diterima atau didukung anggota DPRD DKI.