Sukses

Laode: Tak Ada Konflik Antara KPK dengan Polri

KPK dan Densus Anti-Korupsi akan berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, angkat bicara terkait kabar retaknya hubungan lembaganya dengan intitusi kepolisian. Menurut Laode, KPK dan Polri terus menjalin kerja sama dengan baik.

“Saya pikir enggak ada konflik antara Polri dengan KPK,” ujar Laode Syarif di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Laode mengatakan, keputusan Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk Densus Anti-Korupsi di institusi Polri bukan lantaran lembaganya tengah bersitegang dengan korps Bhayangkara.

Menurut dia, KPK dan Densus Anti-Korupsi akan berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“(Densus dan KPK) itu dua hal yang berbeda. Densus adalah kebijakan dari Pak Kapolri untuk melakukan, memperbesar, memperkuat unit di kepolisian untuk penyelidikan, penyidikan kasus-kasus korupsi. Ya, sementara KPK tetap berjalan seperti sekarang. Kan itu undang-undang juga,” kata Laode Syarif.

Lebih jelas, Laode menuturkan masing-masing institusi penegak hukum memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Setidaknya, dengan adanya Densus Anti-Korupsi, penyidik KPK tak akan menangani kasus dengan nilai korupsi di bawah Rp 1 miliar.

“KPK agak khusus sedikit, karena ada UU KPK. Ada UU penyelenggaraan negaranya, Rp 1 miliar ke atas. Sedangkan polisi dan kejaksaan selama ini menyidik dan menuntut juga,” kata Laode Syarif.

Saksikan video pilihan berikut ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.