Istana Sebut Tidak Ada Prosesi Kirab di Pelantikan Anies-Sandi

Anies dan Sandi Fitting Baju Dinas untuk Pelantikan — Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan bercermin sebelum menjalani pemotretan dengan pakaian dinas upacara (PDU) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/10). (Liputan6.com/Pool/Tim Anies-Sandi)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pelantikan akan dilakukan di Istana Negara Jakarta, Senin (16/10/2017) sore.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP memastikan, dalam pelantikan pemimpin baru Ibu Kota ini tidak ada proses kirab. Sebab, cuaca Jakarta mendung dan hujan.

"Kan hujan juga, ya. Acara seperti biasa saja," kata Johan Budi saat dikonfirmasi, Senin (16/10/2017).

Dia mengatakan, pelantikan Anies-Sandi ini juga akan dilakukan sama dengan pelantikan kepala daerah lainnya. Tidak ada kemeriahan dalam pelantikan ini.

"Rencananya seperti pelantikan kepala daerah-kepala daerah lainnya," imbuh Johan Budi.

Pengamatan Liputan6.com, sekitar pukul 13.51 WIB, proses persiapan pelantikan Anies-Sandi di Istana Negara sudah terlihat. Tampak karpet merah yang telah dibentangkan di tangga depan Istana Negara.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir dalam pelantikan Anies-Sandi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Pesan dari Mendagri

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menitipkan pesan kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang sebentar lagi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia meminta keduanya memenuhi janji politik saat kampanye.

"Penuhi janji politik saat kampanye. Saya yakin gubernur dan wagub terpilih mampu mengemban amanah rakyat DKI," ucap Tjahjo, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Selain itu, politikus senior PDIP ini berharap Anies-Sandi bisa membangun sinergitas antarwilayah tetangga DKI. Menurut dia, hal itu perlu dilakukan.

Anies-Sandi perlu juga membangun komunikasi dengan Fokompimda, tokoh agama, dan masyarakat adat. Kemudian, dengan DPRD DKI setiap mengambil kebijakan politik.