Alasan DPR Gelar RDP dengan 3 Lembaga Penegak Hukum dan Kumham

Liputan6.com, Jakarta - Ada hal tak biasa dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi III DPR hari ini. Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama pimpinan KPK, Kapolri, Jaksa Agung, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sekaligus.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menjelaskan latar belakang inisiatif rapat bersama tiga lembaga penegak hukum itu. KPK ada di posisi sentral rapat kali ini.

Menurut Desmond, KPK merupakan lembaga antikorupsi yang berposisi pemecah kebuntuan. KPK dibentuk 15 tahun lalu ketika korupsi menjadi masalah akut.

"Sekarang hampir 15 tahun KPK tentunya harapan-harapan di masa lalu dengan realitas sekarang perlu ditinjau lagi," ujar Desmond di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (16/10/2017).

Tujuan rapat, lanjut dia, untuk mengetahui sejauh mana kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah 15 tahun. Selain itu, DPR ingin arah zero corruption atau nol korupsi memiliki arah jelas.

Desmond berpendapat selama ini indikator-indikatornya tidak pasti. Selain tiga lembaga penegak hukum, DPR juga mengundang Kementerian Hukum dan HAM. Desmond mengatakan Komisi III DPR punya banyak catatan terhadap kementerian tersebut.

"Ini bicara tentang rumah simpanan negara atau rupbasan juga tentang berapa banyak tahanan korupsi," jelas Desmond.

Pantauan Liputan6.com, rapat ini lengkap dihadiri oleh Ketua KPK Agus Rahardjo bersama para wakilnya Laode M Syarif, Basaria Pandjaitan, dan Saut Situmorang. Juga hadir Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Menkumham Yasonna Laoly.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini